Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Cegah Kebocoran, Lemsaneg-BPPT Amankan Materi Tes CPNS 2014

Posted by on Apr 16, 2014 in formasi cpns |

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menjamin metode computer assisted test (CAT) yang akan dilakukan dalam seleksi CPNS 2014 aman dari kecurangan. Pasalnya, selain materi soalnya sudah dikunci oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), perangkat komputer yang akan digunakan juga bakal diperiksa seluruhnya. “Lemsaneg dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan memeriksa infrastrukturnya, barangkali ada data aneh yang bisa mempengaruhi saat materinya diinput ke komputer,” kata Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja kepada media ini, Senin (14/4). Ia menyampaikan, sebelum materi dimasukkan, perangkat komputer harus dalam kondisi clear. Itu sebabnya, dalam pengadaan CPNS nanti, Panselnas akan melakukan pemeriksaan ketat. “Sama seperti sistim LJK, semua data akan dikunci dan akan dibuka saat tes dimulai,” ucapnya. Setiawan pun meminta agar pelamar tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran data. Sebab, selama ini hasil tes lewat metode CAT sangat objektif. “Namanya kejahatan teknologi pasti ada, namun teknisnya kita ada BPPT yang sudah memikirkan berbagai kemungkinan seperti itu. Yang jelas, kami yakin metode CAT adalah cara paling tepat untuk mengurangi kecurangan dalam penerimaan CPNS,”...

Read More

Tes CPNS 2014 Mirip SNMPTN

Posted by on Apr 14, 2014 in formasi cpns |

DENGAN dalih menghemat anggaran negara, meminimalisir kecurangan, dan tak mau ribet, tes CPNS 2014 akan menggunakan computer assisted test (CAT). Cara konvensional, yakni dengan menggunakan lembar jawab komputer, hanya diterapkan khusus bagi daerah-daerah yang belum siap. Nah, bagaimana pemerintah mempersiapkan perangkatnya? Berikut petikan wawancara JPNN Mesya Mohammad dengan Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, kemarin (12/4). Pemerintah sudah siap melaksanakan CAT tahun ini? Sebenarnya metode CAT sudah mulai diujicoba tahun lalu kan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa bagus, karena minim  komplain dari pelamar. Bahkan pelamar puas dengan hasilnya karena mereka bisa langsung melihat hasil kerjanya. Dijamin bersih dari kecurangan? Inilah yang membuat pemerintah mengambil keputusan digunakan CAT. Anda tahu sendiri, betapa ribetnya bila kita tetap berkutat pada metode LJK. Selain menelan anggaran besar, metode LJK sangat rawan kecurangan. Seketat apapun kita melakukan pengamanan, tetap ada celah bagi oknum-oknum nakal untuk berbuat curang. Kalau CAT, bagaimana bisa dicurangi karena pelamar bekerja di komputer dan skornya langsung terbaca setelah selesai menjawab seluruh soal. Apa seluruh daerah siap? Tahun ini seluruh instansi pusat dan 33 provinsi serta kota sudah kita wajibkan CAT karena infrastrukturnya sudah memadai. Sedangkan daerah kabupaten sedang dibuat check list mana-mana yang minim infrastrukturnya. Untuk pembuatan daftar ini, KemenPAN-RB bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya Kemendikbud akan memetakan wilayah mana yang sekolahnya punya laboratorium komputer. Dengan adanya lab komputer akan membantu pemda dalam pengadaan seleksi CPNS. Pemda tidak perlu lagi membeli komputer karena di sekolah sudah ada. Dengan demikian jika tiap kabupaten ada sekolahnya yang dilengkapi lab komputer, otomatis seluruh kabupaten juga harus melaksanakan CAT. Bagaimana jika ada daerah yang memang belum siap? Namun ketentuan ini tidak pakem, karena kita harus mempertimbangkan wilayah-wilayah timur dan daerah tertinggal yang letak geografisnya berbeda-beda. Yang sulit dijangkau, kita masih berikan kelonggaran menggunakan LJK. Tahun lalu saat CAT dilakukan instansi pusat, ada pelamar yang namanya dobel kelulusannya. Apakah tahun ini ada perbaikan mekanisme pendaftarannya pak? Yang dobel-dobel itu memang jadi pertimbangan pemerintah juga. Itu sebabnya, tahun ini pendaftarannya kita gunakan sistim on line. Jadi sekarang kita arahkan pada pemanfaatan teknologi. Bagaimana sistimnya, sedangkan dirumuskan oleh BPPT. Nantinya setiap pelamar akan membuat dua opsi pilihan. Sistimnya mirip Seleksi...

Read More

Tes CPNS Belum Diumumkan, Peserta-Kepala BKD Bersitegang

Posted by on Mar 5, 2014 in formasi cpns |

Puluhan peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2013 kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat, Senin (3/3). Mereka menuntut pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengumumkan hasil tes CPNS yang dilaksanakan 4 November 2013 lalu. Kantor Gubernur di Jalan Siliwangi didatangi lebih awal, sekitar pukul 11.00 Wit. Massa membawa sejumlah pamflet yang mendesak supaya hasil test CPNS formasi umum diumumkan. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat Polres Manokwari dipimpin Kabag Ops Kompol Heru Hidayanto. Massa sempat bersitegang dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yustus Meidodga dan membuat suasana sempat diwarnai keributan. Massa tampak tak senang dengan pernyataan yang dikeluarkan Kepala BKD. Kontan saja, pernyataan ini dibalas dengan kalimat tak kalah kerasnya yang dilontarkan¬† massa. “Sebagai pejabat sudah menjadi tanggung jawab melayani masyarakat bukan mengeluarkan pernyataan kurang bagus,” ujar seorang pengunjuk rasa, Prokorus Wonggor. Massa juga meminta agar Kepala BKD dapat memfasilitasi pertemuan untuk mendengarkan tuntutan ini. Namun permintaan ini tak dibisa direalisasikan lantaran gubernur tidak berada di tempat, sedang dinas keluar...

Read More

Pelamar CPNS Guru Harus Bergelar Gr

Posted by on Feb 14, 2014 in formasi cpns |

Untuk melamar CPNS baru formasi guru tidak bakal mudah. Gelar SPd (sarjana pendidikan) saja tidak cukup. Tetapi pelamar CPNS guru wajib bergelar guru profesi (Gr). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad nuh mengatakan, sarjana fakultas kependidikan yang bergelar SPd itu belum bisa disebut sebagai guru profesi. Untuk itu mereka tidak boleh melamar CPNS baru formasi guru. Sistem ini sama dengan profesi dokter. Dimana pelamar CPNS dokter umum tidak cukup bermodal sarjana kedokteran (SKed), tetapi harus dokter profesi (dr). Namun Nuh menuturkan, aturan baru melamar menjadi CPNS guru wajib bergelar Gr itu belum diterapkan dalam seleksi CPNS tahun ini. Seperti diberitakan, rencananya tes CPNS tahun ini digelar antara Juni hingga Juli depan. “Sekarang masih masa transisi. Masih banyak guru yang sudah mengajar, tetapi belum mendapat sertifikat guru profesi,” katanya. Aturan baru tentang skema melamar CPNS guru ini paling cepat diterapkan pada seleksi CPNS tahun depan. Sebab Kemendikbud ditargetkan menuntaskan sertifikasi profesi guru yang sudah mengajar tahun depan. Ketika target tadi sudah tuntas, maka profesi guru bisa diraih dengan sekolah tambahan atau dikenal dengan nama program profesi guru prajabatan (PPG). Nuh menegaskan bahwa program PPG itu tidak hanya diikuti oleh sarjana kependidikan saja. Tetapi program mencetak guru profesional ini juga boleh diikuti oleh sarjana non kependidikan. “Tahun lalu MK (Mahkamah Konstitusi, red) sudah memutuskan, bahwa sarjana non kependidikan boleh menjadi guru profesional,” tandasnya. Mantan rektor ITS Surabaya itu menuturkan, sistem ini sama untuk lingkungan dosen. Dia menjelaskan bahwa banyak dosen yang bukan alumni fakultas kependidikan. “Bahkan di ITB itu tidak ada dosen dari fakultas kependidikan. Tetapi bisa mengajar dan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen,” katanya. Nuh mencontohkan untuk materi matematika, tidak ada perbedaan antara matematikanya mahasiswa kependidikan dengan matematikanya mahasiswa matematika murni (MIPA). Nah, untuk sarjana MIPA jika ingin menjadi guru tinggal memberikan materi atau ilmu kependidikan (pedagogik). Mantan Menkominfo itu menjelaskan standar kompetensi guru itu ada empat. Yakni standar personal, standar profesi, standar pedagogik, dan standar sosial. Untuk sarjana non kependidikan, tinggal diberi materi lagi untuk memberikan standar pedagogiknya. Pemberian suntikan materi tambahan itu dilakukan dalam skema matrikulasi. Matrikulasi ini dilaksanakan sebelum sarjana non kependidikan ini mengikuti PPG, untuk memperoleh gelar guru profesi...

Read More

Desak Pengangkatan Honorer K1-K2 Segera Dituntaskan

Posted by on Feb 4, 2014 in formasi cpns |

Ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) yang sudah menjalani tes CPNS tahun lalu, siap-siap gigit jari. Pasalnya dari jumlah honorer K2 yang hampir mencapai 605.179 orang, pemerintah hanya akan meluluskan sekitar 30 persennya saja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjadwalkan, pengumuman kelulusan honorer K2 menjadi CPNS digelar besok (5/2). Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat terkait rencana pengangkatan honorer K2 itu menjadi CPNS. Desakannya dalam bentuk, menuntut pemerintah meloloskan semua honorer K2 menjadi CPNS. “Tetapi mau bagaimana lagi, kemampuan anggaran negara hanya bisa membiaya 30 persen honorer (menjadi CPNS, red),” paparnya di Jakarta kemarin. Dia mengakui jumlah honorer K2 yang begitu besar, memunculkan banyak tudingan. Diantaranya adalah banyak tuduhan bahwa sebagian honorer K2 adalah siluman. Azwar mengatakan ada daerah pada 2004 lalu sudah mengangkat honorer sebanyak empat ribu. “Tetapi yang tercecer (TH KII) kok sampai seribu orang. Saya tidak tahu apakah itu honorer betulan atau siluman,” papar dia. Persoalan anggaran bukan satu-satunya alasan membuat pengangkatan honorer K2 dijalankan sangat terbatas. Alasan lainnya adalah, kualitas TH KII ternyata rendah. “Bisa dilihat dari hasil ujian yang sudah dipindai panitia,” terang Azwar. Dia mengatakan sudah melihat langsung hasil pemindaian ujian honorer K2. Jika dibandingkan dengan hasil pelamar umum, rata-rata nilai honorer K2 lebih rendah. Azwar khawatir jika seluruh honorer K2 itu diangkat dengan kualitas yang seadanya, tidak ada perbaikan kualitas birokrasi. Untuk itu dia meminta anggota DPR dan pemda memahami kondisi ini. Muncul wacana bagi para honorer K2 yang tidak lolos dalam pengangkatan tahun ini, dimasukkan dalam prioritas rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini mencuat karena sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer K2 lagi. Kemen PAN-RB masih menggodok usulan ini, sebab kuota dan formasi PPPK juga menyesuaikan kebutuhan riil di instansi dan kekuatan keuangan...

Read More