Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Hadapi Seleksi CPNS, KemenPAN-RB Siapkan Simulasi CAT

Posted by on Apr 25, 2014 in formasi cpns |

Menghadapi seleksi CPNS 2014 yang akan dimulai Juni mendatang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mengadakan simulasi computer assisted test (CAT). Simulasi ini  dilakukan mulai Mei mendatang hingga Juni sebelum pelaksanaan tes. “Kenapa kita buat simulasi CAT, agar putra-putri bangsa yang ingin mengikuti seleksi CPNS bisa tahu bagaimana itu CAT. Sehingga ketika tes, mereka sudah lebih siap,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN, Kamis (24/4). Dijelaskannya, simulasi CAT ini akan dimuat dalam website KemenPAN-RB dengan model tanya jawab serta skoring. Dibuat semirip mungkin dengan tes CAT agar masyarakat bisa lebih familiar dengan sistem tersebut. “Tahun ini semua instansi pusat dan daerah wajib melaksanakan CAT dalam seleksi CPNS-nya, kecuali bagi kabupaten yang tidak lengkap infrastrukturnya. Jadi aplikasi simulasi CAT ini akan kita tandemkan lewat website KemenPAN-RB,” terangnya. Mantan pejabat di Kabupaten Sumedang ini berhadap, simulasi ini bisa membuat peserta tes nanti lebih siap dan hasil yang diterima akan...

Read More

Desak 2.155 Honorer K2 Dingkat jadi CPNS Tanpa Tes

Posted by on Apr 19, 2014 in formasi cpns |

Aliansi Pegawai Honorer Kategori Dua (K2) Karawang akan mengawal panitia kerja (Panja) DPR RI yang bertugas memperjuangkan aspirasi para honorer agar bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, setelah pemilihan umum (Pemilu) selesai Panja yang berada di komisi II DPR  itu akan bekerja untuk menyikapi banyaknya permasalahan seleksi CPNS untuk K2. Koordinator Lapangan (korlap) Aliansi Honorer Kategori 2 Kabupaten Karawang, Tono Suharto mengatakan, pembentukan Panitia Kerja atau Panja Honorer DPR-RI di komisi II, dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan di berbagai daerah, yang menjadi isu nasional pasca diumumkannya seleksi CPNS jalur Honorer kategori 2 sekitar 2 bulan yang lalu. “Pembentukan panitia kerja itu, merupakan harapan bagi honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, agar bisa berpeluang kembali menjadi CPNS dari jalur tersebut, dengan membentuk Peraturan Pemerintah atau PP yang baru, ataupun revisi dari PP 56 Tahun 2012 mengenai honorer,” ujar Tono. Dikatakan, jika melihat kebutuhan PNS di Karawang itu masih  banyak, mestinya honorer K2 seluruhnya bisa diangkat menjadi CPNS. Disebutkan, honorer K2 di Karawang saat ini sebanyak 2.155 honorer. “Kami minta Panja DPR RI bisa mendorong dibuatnya aturan K2 diangkat tanpa tes,”...

Read More

Ratusan guru honorer minta kelulusan CPNS dibatalkan

Posted by on Feb 18, 2014 in formasi cpns |

Ratusan guru honorer di Kabupaten Garut mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Garut. Para guru meminta agar daftar peserta yang lulus dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori dua (K2) dibatalkan. “Kami meminta agar BKD dan Dinas Pendidikan (Disdik) Garut menghentikan pemberkasan para peserta CPNS dari honorer K2 yang lulus. Tolong verifikasi dulu para peserta yang lulus sebelum pemberkasannya dimulai,” kata Saefulloh, Ketua DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Senin (17/2/2014). Menurut Saefulloh, terdapat kejanggalan dalam proses seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan, lulusnya para tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam kategori peserta tes dirasakan sangat tidak adil. “Untuk kalangan guru atau tenaga pendidik yang kebanyakan lulus di pengumuman itu ternyata orang-orang baru. Masa yang TMP-nya tahun 2011 bisa lolos, sementara yang sudah belasan tahun tidak lolos. Ada beberapa kasus yang diangkat jadi PNS itu ternyata anak didik kami,” ungkapnya. Dilanjutkan dia, pihaknya bukannya iri dengan para CPNS yang baru. Tetapi, hanya minta diperhatikan nasibnya selama ini. Sebab, banyak guru honorer di Garut yang sudah mengabdi selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tetapi tidak lolos. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melakukan peninjauan langsung ke setiap sekolah. “Supaya datanya ril, silakan cek ke setiap sekolah,” ucapnya. Jika tuntutan para guru tidak dipenuhi pemerintah, pihaknya mengancam akan menggelar aksi besar-besaran. “Kalau tidak dipenuhi, Fogar Kabupaten Garut akan mengerahkan sebanyak 12.000 orang untuk melakukan aksi besar-besaran. Pada seleksi CPNS beberapa waktu lalu itu bukan hanya tenaga pendidik saya yang merasa terdzolimi, tenaga lain seperti dari kesehatan dan administrasi pun mengalami hal yang sama. Kami siap bersatu untuk hak kami,” ungkapnya. Sementara itu, seorang guru honorer SDN Regol 8 Kecamatan Garut Kota Tati Suryati berharap, pemerintah dapat mengangkatnya menjadi PNS. Tati yang telah menjadi guru honor sejak tahun 1988 ini telah lama menunggu agar dapat diangkat menjadi PNS. “Saya ingin pemerintah itu adil dalam perekrutan CPNS. Saya sudah puluhan tahun mengabdi jadi honorer. Setiap ada seleksi saya ikut, tapi selalu gagal. Yang lolos kebanyakan adalah orang-orang baru. Saya mohon pemerintah mengabulkan keinginan ini, karena saya sebentar lagi pensiun,”...

Read More

Pungutan seleksi CPNS bukan urusan pemerintah

Posted by on Feb 17, 2014 in formasi cpns |

Pungutan uang untuk lolos proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer kategori dua (K2) dinilai bukan kewenangan pemerintah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Garut Asep Sulaeman menegaskan, sejak awal proses seleksi, CPNS di Garut bebas dari pungutan. “Dari awal kami sudah mensosialisasikan hal ini melalui tiap SKPD dan media massa. Tidak ada uang atau sistem titipan pada proses rekrutmen atau seleksi CPNS. Namun aneh, kenapa sampai sekarang masih saja ada peserta yang tertipu,” kata Asep, Kamis (13/2/2014). Dia menjelaskan, mekanisme penerimaan CPNS dari tenaga honorer K2 sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Kelulusan pun telah disesuaikan dengan sistem passing grade. “Jadi sama sekali tidak ada uang. Kalau ada yang mengeluhkan pungutan, sebenarnya itu bukan ranah kami. Silakan laporkan hal tersebut ke pihak berwajib untuk diproses,” terangnya. Akan tetapi, bila ada oknum pegawai di Garut yang terbukti terlibat dalam praktik kecurangan, Asep menegaskan pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas. Sanksi terberat adalah pemecatan. “Kita nanti lihat sejauh mana pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan. Bila berat, sanksinya pemecatan,”...

Read More

Dirjen Otda Tawarkan Solusi Penyelesaian CPNS Jalur Umum

Posted by on Feb 11, 2014 in formasi cpns |

Peserta seleksi CPNS di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau merasa risau karena hak mereka sebagai peserta seleksi CPNS terkatung-katung. Ini lantaran kedua pemkab tersebut tak kunjung mengumumkan hasil tes kompetensi dasar (TKD) dan menetapkan kelulusan CPNS jalur umum seperti yang di intruksikan Kemenpan-RB. Bahkan kedua Kabupaten tersebut malah mengembalikan hasil tes ke pihak Kemenpan-RB dan meminta kementerian pimpinan Azwar Abubakar itu untuk mengumumkan. Menurut Ketua Forum CPNS Meranti-Rohil, Erri, meski sudah dilakukan beberapa kali pertemuan antara perwakilan Pemda Kepulauan Meranti dan Rohil dengan pihak Kemenpan, hingga kini belum ditemukan kata sepakat terkait siapa yang akan mengumumkan. Kedua Kabupaten enggan mengumumkan lantaran takut didemo karena banyak putra daerah yang tak lulus. Di lain pihak, Kemen PAN-RB mengaku tidak wewenangnya mengumumkan hasil tes tersebut.  Malah, pihak kemenpan malah mengancam jika hingga akhir Februari daerah belum juga mengumumkan hasil tes kategori umum itu, maka hasilnya akan dibatalkan. Forum CPNS menilai aturan tersebut terlalu kaku dan terkesan mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yakni semangat reformasi birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jika memang hasil tes dibatalkan karena daerah enggan mengumumkan, mereka menganggap Kemen PAN-RB mengabaikan hak peserta CPNS yang lulus. “Kita lihat proses dari awal sampai akhir dilakukan sesuai aturan. Kok karena masalah saling lempar siapa yang berhak mengumumkan saja hasil ini harus dibatalkan, inikan sangat tidak baik dan tidak adil. Harusnya Kemenpan kasih solusi bukan ancaman,” ujar Erri, kepada JPNN, Selasa (11/2). Menyikapi itu, Forum CPNS Kabupaten Meranti-Rohil meminta Kemen PAN-RB bertanggung jawab untuk mencarikan solusi penyelesaian masalah itu. Dan jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut dengan mengantung peserta CPNS di dua kabupaten tersebut tanpa kepastian. Jika memang Kemenpan bisa mengambil alih wewenang yang telah dilimpahkan daerah kepada pusat, lanjutnya, Kemenpan diminta mengumumkan segera hasil tersebut, sehingga masalah seleksi CPNS di kabupaten Meranti-Rohil dapat dituntaskan. Terkait hal ini, Pj Gubernur Riau, Djohermansyah Djohan yang juga Dirjen Otda Kemendagri mengatakan pelimpahan wewenang dibenarkan dan juga diatur dalam UU. Nah, jika telah dilakukan pelimpahan secara resmi dari daerah ke Kemen PAN-RB, harusnya bisa diambil alih dan segera diumumkan. “Kami di Kemendagri sudah melakukan hal itu dan ide inilah yang akan kita sampaikan kepada pihak KemenPAN-RB,’’ ujar Djohermansyah memberikan...

Read More