Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Lowongan CPNS Dokter Spesialis Tanpa Pelamar

Posted by on Nov 11, 2013 in formasi cpns |

Krisis dokter spesialis di Kaltim bikin pemerintah bereaksi. Apalagi laju pertumbuhan penduduk tak terbendung, sehingga kebutuhan dokter makin tinggi. Pemkot Samarinda, menyiasati hal itu dengan berencana menyekolahkan dokter muda ke jenjang spesialis. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, mengaku tak mengetahui pasti penyebab lowongan empat dokter spesialis dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Samarinda 3 November lalu kosong pelamar. Namun demikian, dia menduga prospek bekerja di sektor swasta lebih menggiurkan ketimbang di pemerintahan. “Bisa saja seperti itu (swasta lebih menjanjikan),” ucap Dayat — sapaan akrabnya — kepada Kaltim Post (Grup JPNN). Diketahui, dari tidak adanya pendaftar untuk lowongan dokter spesialis di Samarinda, membuka fakta lebih dalam bahwa dokter spesialis di Kaltim masih terbatas. Adapun posisi yang tak terisi pelamar pada tes CPNS tahun ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan spesialis bedah tulang. Padahal, pelamar CPNS di Pemkot Samarinda kala itu hampir tiga ribu orang, tapi tak satu pun datang untuk posisi dokter spesialis tersebut. Kondisi ini bikin Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim angkat bicara. Posisi dokter PNS dinilai banyak peminat. “Masak di Samarinda enggak ada. Kan, aneh juga. Pasti banyak yang mau,” ucap Ketua IDI Kaltim, Arie Ibrahim. Menurut Arie, bisa jadi penerimaan dokter spesialis di Pemkot Samarinda tak sampai ke telinga para dokter. Dia menyarankan penerimaan dokter spesialis dipromosikan lewat media nasional. Dan, waktu penerimaan diberlakukan dalam jangka panjang. Dapatkan paket lengkap soal cpns beserta jawaban dan pembahasan hanya di soal cpns. Selain karena informasi penerimaan yang tak sampai, tak menutup kemungkinan kosongnya pelamar posisi tersebut memang tak ada peminat. Terlepas dari itu, jumlah dokter spesialis memang sedang sedikit. Kembali ke Dayat. Khusus posisi dokter spesialis, Pemerintah Pusat telah memberi lampu hijau untuk penerimaannya tak mesti menunggu penerimaan CPNS. Dengan demikian, dokter spesialis dapat mengajukan berkas lamaran kapan saja. “Tinggal ajukan ke kami. Biar diproses berkasnya,” sambung Dayat. Pemkot Samarinda turut menjanjikan tawaran menggiurkan buat dokter spesialis yang mau mengisi posisi tersebut. Ada beberapa fasilitas yang disiapkan, seperti mobil dinas. Sebagai informasi, pada 2012 dokter spesialis di Samarinda ada 71 orang dari kebutuhan 87 spesialis. Sementara dokter umum dibutuhkan 349 orang, yang tersedia 150 tenaga. Selain...

Read More

Kementerian PANRB Diminta Turun ke Daerah Kawal K1 dan K2

Posted by on May 13, 2013 in formasi cpns |

SAMARINDA – Banyaknya persoalan yang berkembang di daerah terkait  dengan honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2), menuntut kehadiran   Kementerian PANRB ke daerah-daerah. Pasalnya banyak rekayasa yang dilakukan oleh pejabat daerah. Banyaknya kecurangan itu terungkap dalam diskusi  Training and Open Partnership Dialogue, Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa, yang diselenggarakan oleh JPIP, di Samarinda, (07/05) . Rama dari  Harian Tribun Makassar mengungkapkan, dalam pengangkatan  banyak masalah, demikian juga dengan k2 yang banyak keganjilan. “Delapan puluh persen bermasalah.   Tapi permasalahan seolah dibiarkan begitu saja,” ujarnya. Peserta lain, Muhammad Sadri dari Ternate Maluku Utara mengatakan, terlalu banyak persoalan yang menyangkut birokrasi di daerah. Dia mencontohkan, sebanyak  5.000 pegawai Provinsi Maluku Utara yang setiap hari harus naik speedboot untuk pergi ke kantor, dan harus mengeluarkan ongkos tidak kurang dari Rp150.000.  Ini terjadi karena ibukota provinsi dipindahkan dari Ternate ke Sofi. Jadi tiap hari kantor Gubernur  kosong. Persoalan lain, adanya  pemecatan pegawai, soal nepotisme yang masih cukup kuat. “Tapi anak gubernur, meski sudah  inkrah tapi tidak dipecat,” tambahnya. Dalam konteks promosi jabatan, 70% daerah pemekaran yang paling banyak tidak melihat kompetensi, tapi suka suka bupati.  Banyak juga pegawai tinggal di kota, sehingga tidak ada pelayanan di daerah-daerah. Menanggapi berbagai persoalan tersebut Karo Hukum dan Humas Kementerian PANRB M. Imanuddin mengatakan, sebenarnya peraturannya sudah jelas,  namun Kementerian PANRB juga tidak menutup mata bahwa terjadi kecurangan di berbagai daerah. Sebetulnya, lanjut Imanuddin, kebijakannya sudah baik, tapi pelaksanaannya di daerah atau di hilir masih kurang konsisten. Dicontohkan, dalam penetapan formasi CPNS, sekarang sudah ada ketentuan, keperluannya untuk formasi apa, kompetensinya seperti apa, dimana akan ditempatkan. “Tapi di hilir, Bupati/ Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mempunyai kewenangan untuk memindahkan PNS,” ujarnya. Hal itu seperti diatur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kini tengah direvisi. Terkait dengan persoalan honorer, Kementerian  PANRB setiap hari kebanjiran tamu yang mengadukan berbagai keluhan di dalam penanganan tenaga honorer K1, dan K2. “Namun Kementerian PANRB sangat hati-hati, dan sangat cermat dalam melakukan penelitian. Lebih baik agak mundur, tetapi yang memang berhak dapat diangkat, tetapi yang tidak berhak jangan memaksakan diri,”...

Read More