Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Seleksi CPNS-P3K Wajib CAT

Posted by on May 3, 2014 in formasi cpns |

Pelaksanaan rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi 2014, wajib menggunakan computer assisted test (CAT). CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Kebijakan ini menyusul hasil pendataan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah mempetakan infrastruktur CAT di seluruh wilayah. “Dari hasil pemetaan tersebut, didapati hasil pelaksanaan CAT sangat memungkinkan dilakukan oleh seluruh instansi baik kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam konpres di kantornya, Jumat (2/5). Dijelaskannya, tes CPNS dan P3K ini tidak dilakukan serentak di lapangan atau gedung olahraga lagi. Tapi dilakukan setiap hari mulai pekan ketiga Juni sampai akhir Oktober. “Bukan zamannya lagi tes serentak di Gelora Bung Karno atau lapangan. Kini kita buat lebih simpel dan tidak diribet. Setiap hari akan ada tes dengan soal berbeda bagi masing-masing pelamar,”...

Read More

Diam-diam Rekrut Honorer Baru, jadi Ajang Pungli

Posted by on Apr 26, 2014 in formasi cpns |

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Malut  diam-diam merekrut  honorer baru di tahun ini. Langkah Satpol PP ini bertentangan dengan edaran Pemprov yang melarang penerimaan honorer baru. Sumber Malut Post (Grup JPNN) di internal Satpol PP mengungkapkan penerimaan honorer di Satpol PP  terjadi setiap tahun. Dia bahkan mengaku rekrutmen honorer baru menjadi lahan bisnis pejabat tertentu di internal Satpol PP dan BKD. “Karena setiap orang yang mau masuk jadi honorer harus bayar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun Malut Post menyebutkan ada sekitar 7 honorer baru di Satpol PP saat ini. Terkait adanya rekrutmen baru honorer ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen  yang dihubungi kemarin menegaskan, tidak ada lagi kebijakan penerimaan tenaga honorer di lingkup Pemprov. Dia menyatakan, Pemprov tidak akan memproses SK untuk honorer baru. “Karena itu, bagi SKPD yang menerima tenaga honorer baru harus bertanggung jawab sendiri untuk menggaji mereka,”tegas Madjid. Dia mengatakan jumlah honorer saat ini sudah di atas batas normal. “Karena itu pemerintah melakukan pembatasan. Jika tidak akan menjadi beban daerah,” ujar Madjid. Sementara terkait isu transaksi di balik rekrutmen Honorer K2, Madjid mengaku belum mendapat laporan. Namun dia menyatakan akan memanggil Kasatpol PP Yahya Hasan  untuk menanyakan masalah ini. “Sekarang ini SK tenaga honorer SK dari gubernur. Kalau ada SK baru honorer, pemerintah tidak akan proses,”...

Read More

Formasi CPNS untuk Jabatan Fungsional Jadi Prioritas

Posted by on Mar 10, 2014 in formasi cpns |

Tahun ini rekrutmen pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan difokuskan pada jabatan fungsional tertentu (JFT). Kebijakan tersebut dikeluarkan karena pada seleksi CPNS dari jalur umum tahun 2013, terdapat sejumlah jabatan yang tidak terisi terutama JFT. “Jabatan fungsional akan kita prioritaskan tahun ini karena tahun lalu banyak formasi yang kosong,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Jumat (7/3). Adapun JFT yang akan diprioritaskan antara lain dokter umum/spesialis, dosen, auditor, teknisi komunikasi dan navigasi penerbangan, inspektur navigasi penerbangan, pamong budaya,  perancang perundang-undangan, pengendali ekosistem hutan, guru SMA dan SMK, penyuluh, apoteker, serta perencana pembangunan. “Karena pengalaman sebelumnya, formasi tersebut kosong, kami harapkan daerah bisa memberikan kesempatan kepada putra di luar daerah untuk melamar dan mengisi formasi tersebut,”...

Read More

Pungutan seleksi CPNS bukan urusan pemerintah

Posted by on Feb 17, 2014 in formasi cpns |

Pungutan uang untuk lolos proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer kategori dua (K2) dinilai bukan kewenangan pemerintah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Garut Asep Sulaeman menegaskan, sejak awal proses seleksi, CPNS di Garut bebas dari pungutan. “Dari awal kami sudah mensosialisasikan hal ini melalui tiap SKPD dan media massa. Tidak ada uang atau sistem titipan pada proses rekrutmen atau seleksi CPNS. Namun aneh, kenapa sampai sekarang masih saja ada peserta yang tertipu,” kata Asep, Kamis (13/2/2014). Dia menjelaskan, mekanisme penerimaan CPNS dari tenaga honorer K2 sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Kelulusan pun telah disesuaikan dengan sistem passing grade. “Jadi sama sekali tidak ada uang. Kalau ada yang mengeluhkan pungutan, sebenarnya itu bukan ranah kami. Silakan laporkan hal tersebut ke pihak berwajib untuk diproses,” terangnya. Akan tetapi, bila ada oknum pegawai di Garut yang terbukti terlibat dalam praktik kecurangan, Asep menegaskan pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas. Sanksi terberat adalah pemecatan. “Kita nanti lihat sejauh mana pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan. Bila berat, sanksinya pemecatan,”...

Read More

Proses rekrutmen CPNS dinilai rugikan putra daerah

Posted by on Feb 10, 2014 in formasi cpns |

Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang cukup ketat pada 2013 lalu, mendatangkan beberapa protes, terutama dari kalangan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang mengeluhkan minimnya putra daerah yang diterima, akibat semua pihak dapat mengikuti tes CPNS. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ayub Kadir mengatakan, akibat proses rekrutmen CPNS ini, hanya 11 orang putra daerah Gorontalo Utara yang diterima menjadi PNS Kabupaten Gorontalo Utara, dari sekira 239 posisi yang dibuka tahun ini. “Hampir 90 persen pelamar berasal dari luar wilayah kami. Bahkan ada yang dari Aceh, lalu ada juga dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta juga ada,” keluhnya di Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Jakarta, Selasa (7/1/2013). Oleh sebab itu, Ayub dan beberapa orang perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Gorontalo Utara, datang untuk melaporkan kepada Kemen PANRB, bahwa proses rekrutmen CPNS kali ini merugikan daerah. “Ini bertentangan dengan UU (Undang-Undang) Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah (Otda), di mana hal yang diperlukan daerah lagi-lagi masih menjadi kesepakatan pusat,” tegasnya. Dia juga telah berbicara dengan Deputi Menteri PANRB Bidang SDM Aparatur, Setiawan Wangsaadmadja, untuk mengatur formulasi rekrutmen mendatang, agar putra daerah tetap dapat menjadi PNS di Gorontalo Utara. “Beliau juga memberikan kesempatan untuk membuat formulasi dari daerah yang akan dibahas di tingkat pusat, karena dari kemarin sudah banyak dari daerah lain yang datang ke sini (Kemen PANRB),”...

Read More