Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Tak Diangkat jadi PNS, Guru Honor Ancam Golput

Posted by on Mar 15, 2014 in formasi cpns |

Puluhan pegawai honorer kategori dua (K-2) dari sejumlah daerah di Sumatera Barat berunjuk rasa ke kantor gubernur, Jumat (14/3). Mereka menuntut diberi gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) serta diangkat menjadi PNS sebelum pemilu legislatif 9 April nanti. Selain di kantor gubernur, guru honor di Pesisir Selatan juga demo ke kantor Bupati Pessel. Tenaga honorer tersebut sempat bersitegang dengan petugas pengamanan karena merasa tidak diperlakukan secara manusiawi dalam menyampaikan aspirasi. Pantauan Padang Ekspres (Grup JPNN) di lokasi, pegawai honorer tersebut datang pada pukul 10.00 membawa spanduk putih panjang. Dalam spanduk panjang itu bertuliskan 4 poin yang menjadi dasar tuntutan mereka. Empat poin itu adalah menuntut gaji sesuai UMP, meluluskan honorer 100 persen, menolak pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak berpihak pada honorer, serta mendesak diangkat sebelum pengumuman penerimaan CPNS pelamar umum. Saat orasi, guru honorer tersebut sempat melantunkan Asmaul Husna. Pukul 11.30, sebanyak 15 perwakilan aksi demonstrasi dipersilakan masuk ke kantor gubernur guna beraudiensi dengan Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Syamsurizal dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Jayadisman. Pertemuan dilakukan di ruangan kerja Asisten III. Dari 15 tenaga honorer yang masuk, ternyata hanya 13 orang yang masuk karena keterbatasan ruangan. Usai pertemuan, tenaga honorer langsung mencak-mencak. Mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi, selama pertemuan berlangsung. Tenaga honorer tidak diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi. Dari 13 perwakilan yang masuk, hanya 3 orang yang diperkenankan berbicara dan itu waktunya hanya kurang 5 menit.Tenaga Honorer sempat bersitegang dengan pasukan Satpol PP dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Salah seorang honorer, Helmi mengaku kecewa dengan sikap pimpinan rapat yang tidak memperlakukan guru honorer secara baik, bahkan mereka mengeluarkan keluhan, kerap dihentikan pimpinan rapat. “Kami tidak puas dengan penyampaian aspirasi. Kami tidak diizinkan mengeluarkan pendapat,” ujarnya. Katanya, dia sudah puluhan tahun menjadi honorer. Untuk per jam mengajar, ia hanya mendapatkan uang Rp 25 ribu. Dia mengaku bertahan menjadi tenaga honorer karena datanya sudah masuk database. Dia menengarai ada tenaga honorer yang lulus menjadi CPNS melakukan pemalsuan data dan rata- rata honorer itu masih berusia muda-muda. “Kalau memang hasilnya murni bisa kami terima, karena banyaknya permainan, makanya tak bisa kami terima. Masa yang lulus itu justru yang baru jadi...

Read More

16 kementerian telah umumkan hasil tes CPNS K2

Posted by on Feb 13, 2014 in formasi cpns |

Setelah pagi tadi mengumumkan kelulusan tenaga honorer K-2 Jawa Timur. Panselnas mengumumkan kelulusan honorer Kategori Dua (K2) di tiga provinsi. Tiga provinsi itu yakni, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak 38 pemerintah daerah (pemda), yakni tiga pemerintah provinsi (pemprov), tujuh pemerintah kota (pemkot), dan 28 pemerintah kabupaten (pemkab) yang menyelenggarakan seleksi tenaga honorer K2. Di Kalbar ada 15 instansi, yakni pemprov, dua pemkot dan 12 pemkab. Di Kalteng jumlahnya ada 15 pemda, yakni pemprov, dua pemkot, dan 12 pemkab. Sedangkan Kaltim hanya ada delapan pemda, yakni pemprov, tiga pemkot dan empat pemkab. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Herman Suryatman mengatakan, dengan pengumuman kelulusan K2 tiga provinsi di Kalimantan ini, sudah ada 16 kementerian atau lembaga, dengan 14 provinsi yang diumumkan. “Dengan demikian, pengumuman kelulusan honorer K2 untuk daerah sudah mencakup 198 pemda dan 16 kementerian atau lembaga,” kata Herman Suryatman di...

Read More

Hasil seleksi CPNS honorer mulai diumumkan

Posted by on Feb 12, 2014 in formasi cpns |

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mulai mengumumkan hasil seleksi tenaga honorer kategori dua (K2). Hingga saat ini hasil seleksi sudah diumumkan di tujuh provinsi. Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Herman Suryatman mengatakan, setelah Jawa Tengah dan Yogyakarta diumumkan pada 10 Oktober maka kemarin Panselnas mengumumkan hasil seleksi tes honorer di lima provinsi meliputi 47 kabupaten/kota. “Hari ini kita umumkan kelulusan honorer di lima provinsi. Mereka bisa membuka di situs menpan.go.id, BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan dua media online yang bermitra dengan kami,” katanya di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Selasa (11/2/2014). Herman menerangkan, untuk Provinsi Bangka Belitung hasil yang diumumkan meliputi pemprov itu sendiri. Selanjutnya di Kabupaten Kota Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Provinsi kedua yaitu Bengkulu, terdiri dari Pemprov Bengkulu, Kota Bengkulu, kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur, Mukomuko, Kepahiang, Lebong dan Bengkulu Tengah. Dia melanjutkan, Panselnas juga mengumumkan hasil seleksi di Kalimantan Selatan. Yakni di Pemprov Kalsel, Kabupaten Banjar Laut, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tabalong, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Selanjutnya di Provinsi Gorontalo meliputi Pemprov Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo. Adapun Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari Pemprov Kepulauan Riau, kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Nur Aini menyatakan, pihaknya terus memantau pengumuman hasil seleksi honorer di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, mekanisme pengumuman di daerah awalnya mengkopi pengumuman yang diunggah situs Kemenpan dan RB. Selanjutnya diprint dan dipasang di papan pengumuman kantor pemerintahan daerah setempat. “Kami akan membandingkan dua pengumuman itu. Jika ada yang berbeda akan kami gugat,” tegasnya. Menurut dia, pengumuman secara bertahap ini sangat aneh. Padahal hasil koreksi soal ujian sudah dilakukan lama sekali. Dia meminta pemerintah tidak lagi mempermainkan nasib honorer. Pasalnya jika dites kali ini tidak lulus mereka masih mengkhawatirkan nasib mereka di daerah. Apalagi banyak daerah yang mengaku masih membutuhkan tenaga honorer namun kesulitan untuk...

Read More

Satpol PP Bidik PNS yang Keluyuran

Posted by on Dec 12, 2013 in formasi cpns |

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau gencar menggelar razia. Yang dibidik adalah PNS yang berkeliaran saat jam kerja. PNS yang tertangkap akan segera didata dan diproses untuk diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau dan kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing Satker terkait. Dapatkan paket lengkap soal cpns hanya disini. “Kita akan terus menggelar razia dan memaparkan datanya sehingga ada  efek jera bagi pegawai itu sendiri supaya tidak keluyuran pada jam  kerja. Tentunya proses lebih lanjut diserahkan ke BKD,” tegas Kepala Satpol PP Provinsi Riau, Noverius saat berbincang dengan Riau Pos (Grup JPNN(, Selasa (10/12) di kantornya. Dari beberapa kali razia yang sudah dilakukan Noverius dan jajarannya di  Pekanbaru, sudah berhasil menjaring puluhan PNS. Baik di pusat  perbelanjaan maupun di warung-warung sekitar kota Pekanbaru. Seperti terakhir dilaksanakan awal pekan kemarin atau tepatnya Senin (9/12) di beberapa warung kopi, Satpol PP Riau berhasil menjaring 11  PNS yang keluar dari jam kantor dalam rentan pukul...

Read More

8 Ribuan PNS Bakal Terima Tunjangan Kondisi Kerja

Posted by on Dec 11, 2013 in formasi cpns |

Selain menerima gaji bulanan, jajaran Pegawai Negeri  Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang  berjumlah lebih 8 ribuan diketahui juga menerima beberapa bonus  berikut tunjangan. Namun besarannya berbeda sesuai jabatan dan masa kerja selama berkarir. Berdasarkan informasi yang didapat Riau Pos (Grup JPNN) di kantor Gubernur, diketahui sejauh ini selain gaji, PNS  menerima Tunjangan Beban Kerja (TBK) yang besarnya sebulan gaji yang  diterima tiap bulan. Lalu yang terbaru diketahui adalah tambahan tunjangan kondisi kerja. Dapatkan paket lengkap soal cpns beserta jawaban dan pembahasan hanya di soal cpns. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Zaini Ismail, hal tersebut sudah sesuai aturan dan diperbolehkan menurut Permenkeu. Karena beban  kerja dan tanggung jawab PNS dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal menjadi tuntutan dalam pekerjaan. “Dengan beban kerja yang tinggi dan tuntutan hidup yang juga terus naik, kalau tidak ada tambahan tunjangan bagaimana PNS bisa menghidupi keluarganya. Dan apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya menjawab Riau Pos, Selasa (10/12) di kantor Gubernur. Dengan jumlah PNS yang sudah mencapai 8 ribuan di lingkungan Pemprov, diakui Zaini, anggaran yang disediakan akan cukup besar. Salah seorang pejabat eselon II di lingkungan Setdaprov Riau yang  tidak mau disebutkan namanya mengakui, dirinya saat ini hanya menerima gaji dan TBK saja. “Dalam tahun ini baru mendapat gaji. Memang ada tambahan berupa TBK sebanyak gaji perbulan, selain itu belum ada,”...

Read More