Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Diam-diam Rekrut Honorer Baru, jadi Ajang Pungli

Posted by on Apr 26, 2014 in formasi cpns |

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Malut  diam-diam merekrut  honorer baru di tahun ini. Langkah Satpol PP ini bertentangan dengan edaran Pemprov yang melarang penerimaan honorer baru. Sumber Malut Post (Grup JPNN) di internal Satpol PP mengungkapkan penerimaan honorer di Satpol PP  terjadi setiap tahun. Dia bahkan mengaku rekrutmen honorer baru menjadi lahan bisnis pejabat tertentu di internal Satpol PP dan BKD. “Karena setiap orang yang mau masuk jadi honorer harus bayar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun Malut Post menyebutkan ada sekitar 7 honorer baru di Satpol PP saat ini. Terkait adanya rekrutmen baru honorer ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen  yang dihubungi kemarin menegaskan, tidak ada lagi kebijakan penerimaan tenaga honorer di lingkup Pemprov. Dia menyatakan, Pemprov tidak akan memproses SK untuk honorer baru. “Karena itu, bagi SKPD yang menerima tenaga honorer baru harus bertanggung jawab sendiri untuk menggaji mereka,”tegas Madjid. Dia mengatakan jumlah honorer saat ini sudah di atas batas normal. “Karena itu pemerintah melakukan pembatasan. Jika tidak akan menjadi beban daerah,” ujar Madjid. Sementara terkait isu transaksi di balik rekrutmen Honorer K2, Madjid mengaku belum mendapat laporan. Namun dia menyatakan akan memanggil Kasatpol PP Yahya Hasan  untuk menanyakan masalah ini. “Sekarang ini SK tenaga honorer SK dari gubernur. Kalau ada SK baru honorer, pemerintah tidak akan proses,”...

Read More

Sudah Lulus CPNS Tapi SK Belum Jelas

Posted by on Apr 22, 2014 in formasi cpns |

Sudah hampir tiga bulan sejak diumumkan lolos, nasib ribuan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov DKI belum jelas. Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi penyebabnya. “Sudah hampir empat bulan ini nasib saya nggak jelas, nggak ada kerjaan, ngga ada pendapatan,” keluh seorang peserta CPNS yang enggan disebutkan namanya, Senin (21/4). Dia berharap agar Pemprov DKI segera memberi kepastian. “Mau ngelamar di tempat lain untuk sementara pun tidak mungkin karena khawatir sewaktu-waktu Pemprov DKI memanggil,” tuturnya. CPNS lain yang enggan disebutkan namanya bahkan mengaku mengikuti tes di dua tempat. Pertama di DKI dan kedua di Jawa Barat. Dia lulus di dua tempat tersebut. Untuk sementara waktu, ia mengaku akan bekerja sebagai tenaga media di Depok sesuai dengan keputusan dari Pemprov Jawa Barat. “Terpaksa saya jalani dulu yang di Pemprov Jawa Barat selama belum ada kepastian dari Pemprov DKI,” ungkapnya. Ia heran mengapa Pemprov DKI sangat lamban mengurus perihal rekrutmen PNS ini. Karena sejak dinyatakan lulus ujian, yang bersangkutan telah melengkapi seluruh data-data seperti yang diminta oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. “Jawa Barat yang seleksinya belakangan malah sudah lebih dulu mengeluarkan SK malah sudah menempatkan pegawainya,” katanya...

Read More

Pemprov Tunggu Laporan Verifikasi Data Honorer K2

Posted by on Apr 10, 2014 in formasi cpns |

Pemerintah Provinsi Riau mengimbau seluruh kabupaten/kota untuk memverifikasi data seluruh data honorer kategori dua (K2) yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu. Ini dilakukan untuk mengetahui angka pasti terkait dugaan honorer K2 siluman yang ada di kabupaten/kota. Informasi itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Surya Maulana kepada Riau Pos, Senin (7/4) di Pekanbaru. Menurutnya, langkah inventarisir tersebut diharapkan dapat segera dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. “Kita serahkan ke masing-masing daerah untuk menginventarisir. Sehingga, dapat diketahui angka pasti terkait pemalsuan data administrasi kepegawaian,” ungkapnya. Pasca penginventarisiran itu, seluruh BKD kabupaten/kota se Riau diharapkan dapat memberikan laporan resmi ke BKD Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti. Jika memang yang terbukti terlibat, maka sanksi tegas jelas akan diberikan. “Ya kita berikanlah kesempatan ke daerah untuk menginventarisirnya. Kalau sudah ada laporan, baru kita lakukan langkah penanganan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau itu. Seperti diberitakan sebelumnya, BKD Riau mensinyalir ada sesuatu yang ganjil pada hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua (K2) Provinsi Riau pada 2013 lalu. Pasalnya, selain terdapat informasi tentang dugaan honorer K2 siluman, juga terdapat honorer yang lulus, tetapi tidak mendaftar ulang. Sanksi tegas, tambah Surya juga sudah menanti pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pendataan administrasi untuk honorer K2 siluman atau bodong tersebut. “Itu jelas hukuman pidana jika memang kedapatan,” tegas Surya. Untuk diketahui, jumlah honorer yang lulus seleksi CPNS dari Pemprov Riau berjumlah 100 orang, Kabupaten Kampar 520 orang, Bengkalis 249 orang, Pelalawan 267 orang, Kuantan Singingi 302 orang, Indragiri Hilir 345 orang, Pekanbaru 438 orang, Siak 363 orang, Indragiri Hulu 294 orang, Rokan Hulu 169 orang, Kota Dumai 132...

Read More

BKD Mengaku Tidak Takut

Posted by on Mar 27, 2014 in formasi cpns |

Rupanya pemberkasan 44 honorer K2 Pemprov Kalteng juga masih belum dilengkapi untuk segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ada dugaan, proses usul pemberkasan lelet karena pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) takut menandatangani usulan pemberkasan. Pasalnya, jika ternyata ada honorer bodong, mereka bisa dikenai sanksi pidana. Kabar itu langsung dibantah Kepala Bidang Mutasi BKD Kalteng, Willy Djalla. Ditegaskan, belum kelarnya usul pemberkasan bukan karena takut. “BKD Provinsi Kalteng bukan takut, melainkan masih dalam proses pengumpulan data dari masing-masing orang yang terseleksi. Ini juga menyusul adanya surat pernyataan tanggung jawab dari Pejabat Eselon II dari masing-masing SKPD,” imbuh Willy, Rabu (26/3) siang. Disebutkannya, BKD sebelumnya menerima surat dari BKN Pusat terkait aturan pengusulan NIP. Dalam aturan tersebut, lanjutnya memang menyebutkan bahwa pengusulan NIP harus dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pejabat pemerintahan atau kepala daerah. Aturan dari BKN itu sebenarnya sama dengan tahun lalu, tapi bedanya surat pernyataan tanggung jawab tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan kepada pejabat...

Read More

Ajukan Formasi CPNS 2014 Sesuai Jumlah yang Pensiun

Posted by on Jan 20, 2014 in formasi cpns |

Pemprov Sumut akan mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk seleksi 2014 ini, sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut, Pandapotan Siregar kepada wartawan di Medan, Minggu (19/1), menjelaskan, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun per tahunnya sekitar 450 hingga 500 orang. Sejumlah itu juga yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), untuk dilakukan perekrutan. Ingin lulus cpns tahun ini? Pelajari selengkapnya di Pusat Soal CPNS No.1 Indonesia. “Kan setiap tahunnya ada saja PNS kita yang memasuki masa pensiun. Untuk menutupi ini ya kita harus mengajukannya pada Kemenpan. Biasanya per tahun, formasi CPNS untuk Sumut sebanyak 225,” sebutnya. Dengan demikian, Pandapotan menjelaskan, pihaknya dalam mengajukan formasi, memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. “Jadi sifatnya penerimaan PNS ini sifatnya bukan asal-asalan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan riil,”...

Read More