Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Seleksi CPNS-P3K Wajib CAT

Posted by on May 3, 2014 in formasi cpns |

Pelaksanaan rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi 2014, wajib menggunakan computer assisted test (CAT). CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Kebijakan ini menyusul hasil pendataan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah mempetakan infrastruktur CAT di seluruh wilayah. “Dari hasil pemetaan tersebut, didapati hasil pelaksanaan CAT sangat memungkinkan dilakukan oleh seluruh instansi baik kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam konpres di kantornya, Jumat (2/5). Dijelaskannya, tes CPNS dan P3K ini tidak dilakukan serentak di lapangan atau gedung olahraga lagi. Tapi dilakukan setiap hari mulai pekan ketiga Juni sampai akhir Oktober. “Bukan zamannya lagi tes serentak di Gelora Bung Karno atau lapangan. Kini kita buat lebih simpel dan tidak diribet. Setiap hari akan ada tes dengan soal berbeda bagi masing-masing pelamar,”...

Read More

Ingin jadi PNS, Guru Bantu Harus Ikut Tes

Posted by on Apr 30, 2014 in formasi cpns |

Para guru bantu yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta harus mengikuti tes bila ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, kewenangan pengangkatan CPNS ada pada pemerintah daerah masing-masing dan bukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penegasan tersebut disampaikan MenPAN-RB Azwar Abubakar saat menerima ratusan guru bantu yang bergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) Provinsi DKI Jakarta, di kantornya, Selasa (29/4). “Siapa saja yang ingin menjadi CPNS termasuk guru bantu silakan ikut tes. Tes ini untuk mendapatkan guru yang berkualitas,” ujarnya. Menteri yang juga politisi PAN ini menambahkan, para guru bantu harus berpikir rasional bahwa tidak mungkin pemerintah mengangkat semuanya menjadi CPNS. Sebab yang menentukan bukan KemenPAN-RB. “Guru bantu di DKI menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Saya yakin, kalau guru bantu ini ikut tes, dua sampai tiga tahun bisa selesai masalah guru bantu ini. Yang pasti, semua akan diproses sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah DKI Jakarta,” bebernya. Lebih lanjut dikatakan, seleksi CPNS akan dilaksanakan mulai Juni mendatang. Para guru bantu pun diminta untuk menyiapkan diri dalam seleksi...

Read More

BKN Tegaskan Hanya Kada yang Boleh Teken SPTJM

Posted by on Apr 29, 2014 in formasi cpns |

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tetap menjadi persyaratan utama dalam pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2). Siapapun selain pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak bisa menandatangani SPTJM. “Siapa bilang SPTJM bisa dilobi. Perlu masyarakat tahu, ada beberapa gubernur yang datang langsung ke Kepala BKN meminta agar jangan kada yang teken SPTJM. Mereka minta agar sekda saja yang teken. Tapi jawaban Pak Kepala BKN tidak bisa,” ungkap Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Senin (28/4). Dia menegaskan, Surat Ka BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 akan menjadi senjata andalan pemerintah untuk menolak honorer K2 yang tidak jelas. Sebab, dengan SPTJM baik honorer maupun PPK tidak akan sembarangan menyodorkan data palsu. “Ketentuan ini mutlak dan wajib dilaksanakan. Jadi kalau ada pihak yang menyatakan bisa saja selain PPK yang teken SPTJM itu salah besar dan Kepala BKN tidak akan bisa dinego soal itu,” ujarnya. Dikatakan, SPTJM bisa diteken oleh sekda bila dalam kondisi darurat. Misalnya, kepala daerah dan wakilnya terkena kasus pidana hingga harus masuk penjara, sementara Plt tidak ada. Gubernur, bisa mengajukan surat resmi kepada Kepala BKN untuk memintakan agar sekda yang teken SPTJM. “Tapi sama saja sekdanya yang jadi Plt. Saya tegaskan lagi, SPTJM hanya bisa diteken oleh kada. Kalau kada berhalangan, wakil kada. Bila keduanya berhalangan, Plt yang berhak tandatangan,”...

Read More

Usia Pensiun PNS Ahli Muda dan Ahli Pratama Ditetapkan 58 Tahun

Posted by on Apr 12, 2014 in formasi cpns |

Pemerintah akan memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama yang mencapai batas usia pensiun 58 tahun. “Batas usia pensiun 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama serta pejabat fungsional keterampilan,” mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (4/4/2014). Hal tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 Huruf C UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Maret 2014 tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Namun begitu, khusus untuk mereka, yang menginjak masa pensiun tapi masih menduduki jabatan sebelum berlakunya PP diperkenankan untuk memperpanjang sampai batas usia 60 tahun. Sementara untuk PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli muda dan ahli pratama setelah berlakunya PP itu, maka batas usianya 58 tahun. Selain itu, PP  juga mengatur pemberhentian dengan hormat untuk PNS yang memangku jabatan fungsional seperti ahli utama, ahli madya, dan apoteker dengan batas usia pensiun 60 tahun. Tambahnya, PNS yang memangku jabatan fungsional antara lain peneliti utama, peneliti madya, dokter pendidik klinis utama dan madya batas usia pensiunnya 65 tahun. Dari keterangan tersebut  mengatakan kecuali jabatan fungsional ahli muda dan pratama, PP  tersebut tetap berlaku. PP ini mulai berlaku tanggal 30 Januari 2014, bunyi pasal 6 PP no 21 tahun 2014 yang diundangkan pada 19 Maret...

Read More

Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos, Apa Kata Bupati

Posted by on Mar 25, 2014 in formasi cpns |

Sebanyak 756 pegawai honorer K2 telah mengikuti tes CPNS awal November 2013 lalu. Dari 756 pelamar, hanya 283 pegawai honorer yang lolos. Berdasarkan informasi dari Jakarta, nasib pegawai honerer K2 yang tak lolos seleksi CPNS bakal mendapat peluang untuk menjadi pegawai negeri. Namun, segala sesuatunya hingga kini masih dalam taraf pengkajian di Kemenpan dan RB. Kabar gembira tersebut disampaikan Bupati Danar Rahmanto usai bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar di Jakarta, Kamis(27/2) siang. Menurut Danar, pegawai honerer K2 tersebut masih mempunyai peluang, tapi pengangkatannya dilakukan secara bertahap dengan teknis yang masih dibahas pihak Kemenpan dan RB. “Menurut Pak Menteri, ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat semua pegawai honorer K 2 yang tidak lulus seleksi sebagai pegawai negeri. Tapi teknisnya masih dibicarakan sama Pak Menteri,” jelasnya saat dihubungi Timlo.net melalui sambungan selulernya, Kamis(27/2). Pemerintah sendiri mempunyai dasar pengangkatan para honorer K2 didasari beberapa hal, di antaranya dengan munculnya keresahan dari mereka yang lolos rekrutmen CPNS hampir semua kabupaten atau kota di Indonesia. Sehingga para bupati dan walikota menyampaikan gejolak tersebut ke pemerintah pusat. Danar juga menambahkan, pegawai honorer K2 perlu dipertimbangkan, lantaran mereka sudah mengabdi puluhan tahun kepada pemerintah. Dari itulah dinilai layak menjadi pertimbangan dalam rekrutmen CPNS dari jalur itu, dan terasa tidak adil jika hanya dinilai dari hasil ujian semata. “Rekrutmen lalu kan hanya berdasarkan hasil ujian, sedangkan pengabdian mereka tidak jadi pertimbangan, dan dari hasil masukan bupati dan walikota se-Indonesia menjadi dasar pemerintah pusat mengambil kebijakan itu,” tambahnya. Danar juga mengimbau agar para honorer K2 rajin berdoa dan tetap fokus pada kerjaan mereka masing-masing. Dirinya juga berharap kepada Menpan dan RB menepati janjinya untuk mengangkat pegawai honorer K2 menjadi...

Read More