Posted by on Apr 30, 2013 in formasi cpns |

Padangbaru, Padek—Ba­dan Kepegawaian Daerah (BK­D) Padang mengklaim pe­nga­ngkatan 14 honorer kategori 1 (K-1) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemko tidak ada praktik jual beli. Pasalnya, sebelum SK ini dise­rahkan 17 Maret lalu, CPNS itu telah dilakukan uji publik bahkan nama-nama mereka ini diumumkan di sejumlah media massa. “Untuk di Padang tidak ada hal semacam itu. PNS-nya saling kenal dan mudah untuk dilaporkan kalau ada per­mai­nan data atau lainnya,” kata Kepala BKD Padang, Asnel, ke­marin (5/4). Asnel mengatakan uji pub­lik K-1 dilakukan lebih dari dua minggu. “Kalau ada laporan terkait kinerja pegawai honorer yang tidak sesuai ke­tentuan, bisa saja tidak dia­ju­kan ke Kementerian Pen­da­ya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB),” ujarnya. Usai honorer K-1, sebut Asnel, BKD Padang tengah melakukan uji publik pada 1.008  honorer K-2. Diren­ca­nakan pengangkatan K-2 jadi CPNS masuk dalam anggaran 2013 ini. Bahkan direncanakan ujian K-2 ini dilakukan di Me­dan antara Juli hingga Oktober. “Karena peserta uji­an­nya banyak, kami tengah mengupayakan memindahkan ujiannya ke Padang,” tuturnya. Sama halnya dengan K-1, honorer K-2 juga dilakukan uji publik agar PNS dan mas­ya­rakat bisa saling kontrol. “Kita ju­ga umumkan di media mas­sa, jadi semua orang me­nge­tahui siapa saja yang terdata. Kalau ada masyarakat yang me­ngetahui atau melihat ke­cu­rangan pada data tersebut, bisa langsung melapor ke BKD. Kita akan verifikasi kembali apakah data tersebut benar atau tidak,” ungkapnya. Berapa kuota yang akan diterima, sebut Asnel, belum bisa dipastikan. Hal ini terkait jumlah PNS di Padang hingga kini 13.617 orang. “Diban­di­ngkan dengan kebutuhan, jumlah itu masih banyak dan ada sejumlah SKPD berlebih,” ujarnya. Sekadar diketahui, honorer kategori I (K-1), yakni yang diangkat sebelum 1 Januari 2005 dan mendapat honor da­ri APBN/APBD. Sementara ho­norer kategori 2 (K-2), yakni mendapat honor tidak ber­sum­ber dari APBN dan...

Read More