Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Ingin jadi PNS, Guru Bantu Harus Ikut Tes

Posted by on Apr 30, 2014 in formasi cpns |

Para guru bantu yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta harus mengikuti tes bila ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, kewenangan pengangkatan CPNS ada pada pemerintah daerah masing-masing dan bukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penegasan tersebut disampaikan MenPAN-RB Azwar Abubakar saat menerima ratusan guru bantu yang bergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) Provinsi DKI Jakarta, di kantornya, Selasa (29/4). “Siapa saja yang ingin menjadi CPNS termasuk guru bantu silakan ikut tes. Tes ini untuk mendapatkan guru yang berkualitas,” ujarnya. Menteri yang juga politisi PAN ini menambahkan, para guru bantu harus berpikir rasional bahwa tidak mungkin pemerintah mengangkat semuanya menjadi CPNS. Sebab yang menentukan bukan KemenPAN-RB. “Guru bantu di DKI menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Saya yakin, kalau guru bantu ini ikut tes, dua sampai tiga tahun bisa selesai masalah guru bantu ini. Yang pasti, semua akan diproses sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah DKI Jakarta,” bebernya. Lebih lanjut dikatakan, seleksi CPNS akan dilaksanakan mulai Juni mendatang. Para guru bantu pun diminta untuk menyiapkan diri dalam seleksi...

Read More

Honorer Ancam Demo Besar-besaran

Posted by on Apr 24, 2014 in formasi cpns |

Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, serentak di seluruh Indonesia. Aksi akan digelar jika hingga akhir Mei 2014, pemerintah belum juga membuat aturan yang menjadi payung hukum pengangkatan seluruh honorer K2 yang belum lulus tes. “Kami merencanakan aksi turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia jika tidak ada tanggapan dari pemerintah,” ujar Sekjen FHI Eko Imam Suryanto kemarin (23/4), membacakan rekomendasi hasil Rembug Nasional II Tenaga Honorer yang diadakan di WiSMA Universitas Negeri Jakarta pada 22 April 2014. Rekomendasi yang diteken Ketua Presiden FHI Hasbi dan Eko itu dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menpan-RB Azwar Abubakar. Sikap FHI ini sekaligus menagih pernyataan Azwar Abubakar saat Rakornas Seleksi CPNS 2014 di Jakarta pada 27 Februari 2014 yang mengatakan akan ada kebijakan bahwa tenaga honorer akan diangkat semua secara bertahap. Hanya saja, hingga saat ini belum jelas tindak lanjut dari statemen menteri asal Aceh itu. Hal itu, lanjut Eko, menambah kekecewaan honorer K2 di seluruh daerah di Indonesia. “Para tenaga honorer K2 yang tidak lulus resah dan galau terkait kebijakan pemerintah yang belum jelas dan tegas bagi para honorer K2 yang tidak lulus,” ujar Eko. Agar pemerintah bisa segera mengurusi nasib honorer K2 yang tidak lulus, FHI mendesak Pemerintah Pusat dan pemda untuk segera menyelesaikan  proses pengusulan dan penyusunan NIP honorer K2 yang lulus dan tidak bermasalah. “Hal ini kami mintakan agar tidak terjadi kendala terkait proses penyelesaian tenaga honorer K2 yang belum lulus termasuk  proses penambahan kuota yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI,” demikian bunyi surat FHI kepada presiden. FHI juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan hasil tes  tenaga honorer K2 bagi daerah yang sampai saat ini belum diumumkan.”Contohnya Kabupaten Madina,” ujar Eko, masih membacakan rekomendasi yang dikirim ke...

Read More

Pemkab Kuansing Akan Buka Pendaftaran CPNS 2014

Posted by on Apr 8, 2014 in formasi cpns |

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) berencana membuka pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum tahun 2014. Hal tersebut disampaikan Sekdakab Kuansing Muharman di Kantor Bupati Kuansing. “Kalau memang ada, kita akan buka pendaftaran untuk penerimaan CPNS tahun 2014 ini,” kata Muharman. Diakui Muharman, saat ini Kuansing masih kekurangan tenaga pegawai, terutama tenaga guru dan teknis. “Sekarang ini yang akan banyak kita terima khusus tenaga guru dan teknis, karena itu yang masih kurang,” jelasnya. Namun sejauh ini, kata Muharman, pihaknya belum menerima surat resmi dari Menpan RB terkait penerimaan CPNS jalur umum tahun 2014. “Surat resminya belum ada, tapi kalau buka kita akan usulkan ke Manpan RB,” katanya. “Yang pasti kalau ada kita akan melakukan penerimaan CPNS, tapi kita belum tahu berapa kuota untuk Kuansing, karena memang surat resminya belum ada sampai saat ini masuk ke kita,” sambungnya. Bila nanti, surat resmi dari Menpan RB telah turun, lanjut Sekda, Pemkab Kuansing tentu akan mengajukan permohonan kuota CPNS jalur umum ke Kemenpan-RB untuk rekrutmen tahun ini. Sejumlah kabupaten/kota mengusulkan tamatan SMA sederajat untuk bisa ikut tes CPNS, namun Kuansing, kata Muharman, paling rendah tamatan D3. berkemungkinan tidak,”katanya. “Hingga kini Pemkab Kuansing masih menunggu surat resmi dari Menpan RB terkait adanya penerimaan CPNS tahun 2014,”...

Read More

Sebanyak 54 PNS Disidang, Mulai dari Bolos Kerja sampai Palsukan Dokumen

Posted by on Mar 24, 2014 in formasi cpns |

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi menyidang 54 pegawai negeri sipil (PNS) terkait dengan penerapan disiplin kerja dalam sidang Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).Dari 54 PNS yang kena sidang, sebanyak 45 orang diduga bermasalah pada presensi. “Tidak masuknya 46 hari akumulatif,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar di Jakarta. Selain permasalahan presensi, Menpan RB juga menyidang beberapa pns yang diduga bermasalah terkait dengan asusila dan pemalsuan dokumen. Dia mengatakan bagi PNS yang masuk daftar disiplin kerja ini bisa menerima saja hasil putusan, atau mengajukan banding saat sidang. Adapun PNS yang terbukti bersalah, akan mendapatkan salah satu dari jenis hukuman. Mulai dari hukuman ringan berupa teguran tulis maupun lisan. Hukuman sedang berupa penurunan pangkat. Sedangkan untuk hukuman berat, PNS yang terbukti bersalah akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hal ini mengacu pada UU ASN No 5 Tahun 2014. “Untuk yang diberhentikan di atas 50 tahun bisa dapat pensiun” jelasdia.Sidang Bapek sendiri dilakukan secara rutin sebulan sekali. Pada tahun 2013, telah terjadi 246...

Read More

Sebanyak 1.000 Tenaga Honorer K2 bakal Dicoret Sebagai CPNS

Posted by on Mar 22, 2014 in formasi cpns |

Sebanyak 1.000 Tenaga Honorer K2 bakal Dicoret Sebagai CPNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan lebih dari 1.000 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi tes tulis CPNS tahun ini bakal dibatalkan karena terindikasi melakukan manipulasi data saat verifikasi data 2012 lalu. Pemerintah daerah diminta segera bertindak dengan melakukan verifikasi ulang jika memang ditemukan dugaan manipulasi data tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Kabag Komunikasi Publik Kementerian PAN-RB, Suwardi, saat diwawancarai wartawan melalui telepon dari Sragen. Ia menegaskan dari 218.000 peserta CPNS K2 yang lolos seleksi tahun ini ada 1.000-an yang kemungkinan besar bakal dicoret. Pasalnya mereka masuk dalam daftar K2 yang melakukan manipulasi data. “K2 se-Indonesia yang lolos 30% dari jumlah peserta, berarti ada 218.000. Kemungkinan besar ribuan juga yang akan tercoret karena manipulasi data. Iya, kami hampir yakin jumlahnya mencapai seribuan yang bakal dicoret. Kemarin Pak Menteri [Menteri PAN-RB] bilangnya begitu,” kata dia. Tak berhenti pada pembatalan kelulusan K2 yang terindikasi melakukan manipulasi data, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah membentuk tim investigasi yang bertugas melakukan penyelidikan kasus manipulasi data ini. Mereka yang terindikasi melakukan manipulasi data bakal dicek langsung oleh tim dari BKN. Jika terbukti, selain dibatalkan sebagai CPNS, baik pejabat maupun tenaga honorer bakal dipidanakan karena telah melakukan pelanggaran hukum. Itulah sebabnya, Suwardi meminta kepala daerah atau BKD untuk segera melakukan verifikasi CPNS K2 yang terindikasi melakukan manipulasi data tanpa harus menunggu instruksi secara tertulis dari Kementerian PAN-RB. Seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mereka menyusun tim khusus untuk menganulir data K2 yang dilaporkan bodong atau palsu tanpa harus menunggu surat resmi dari Kemenpan-RB. Selain Sumedang, menurutnya masih banyak daerah yang telah membuat laporan mengenai indikasi manipulasi data. Sehingga ia meminta kepada siapapun untuk segera melapor ke Kemenpan-RB dan BKN jika tahu ada kejanggalan agar segrea ditindaklanjuti. “Artinya pemkab harusnya mulai sekarang lakukan verifikasi. Jangan sampai ketahuannya di BKN. Kalau nanti sampai ketahuannya di BKN, akan dilanjutkan dengan penelusuran ada tim bersama BPKP. Pejabat yang terlibat kami pidanakan,” tegasnya. Suwardi juga memastikan CPNS K2 yang melakukan manipulasi data tidak akan lolos dalam pemberkasan oleh BKN. Pasalnya, dalam pemberkasan nanti semua data yang berhubungan sengan peserta...

Read More