Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Ajukan Formasi CPNS 2014 Sesuai Jumlah yang Pensiun

Posted by on Jan 20, 2014 in formasi cpns |

Pemprov Sumut akan mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk seleksi 2014 ini, sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut, Pandapotan Siregar kepada wartawan di Medan, Minggu (19/1), menjelaskan, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun per tahunnya sekitar 450 hingga 500 orang. Sejumlah itu juga yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), untuk dilakukan perekrutan. Ingin lulus cpns tahun ini? Pelajari selengkapnya di Pusat Soal CPNS No.1 Indonesia. “Kan setiap tahunnya ada saja PNS kita yang memasuki masa pensiun. Untuk menutupi ini ya kita harus mengajukannya pada Kemenpan. Biasanya per tahun, formasi CPNS untuk Sumut sebanyak 225,” sebutnya. Dengan demikian, Pandapotan menjelaskan, pihaknya dalam mengajukan formasi, memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. “Jadi sifatnya penerimaan PNS ini sifatnya bukan asal-asalan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan riil,”...

Read More

Seluruh Honorer K1 Ancam Menginap di BKN

Posted by on Oct 4, 2013 in formasi cpns |

MEDAN — Kesabaran para tenaga honorer Kategori-1 (K1) Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai hilang. Selama 10 tahun menanti kejelasan status pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum juga terjawab dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para honorer K1 ini merasa sudah memenuhi persyaratan agar dapat lolos menjadi CPNS. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy mengaku prihatin dengan nasib honorer K1 yang tidak jelas. Untuk itu dirinya dan dan sejumlah tenaga honorer K1 pada Senin (7/10) mendatang akan bertolak ke BKN untuk mempertanyakan nasih honorer K1 dari Medan. Apalagi bulan depan akan diselenggarakan ujian tertulis honorer K2. Apabila nanti tidak dapat penjelasan, Ikrimah dan tenaga honorer K1 akan mendirikan tenda dan menginap di kantor BKN sampai ada keputusan jelas. “Terpaksa ini dilakukan, mengingat waktu yang sudah mendesak. Apalagi Pemko Medan tidak kunjung bertindak untuk memperjuangkan tenaga honorer K1,” kata Ikrimah, Rabu (2/10). “Kalau tidak diberikan kejelasan, maka saya dan teman-teman dari honorer K1 akan bermukim di sana (BKN) hingga ada keputusan,” tambah Ikrimah. Pengangkatan tenaga honorer K1 merupakan pekerjaan dan BKN dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). Sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersifat tidak mutlak. “Jangan sampai ada persoalan di internal BPKB, honorer K1 yang dirugikan, usulan dari BPKP juga bisa diabaikan oleh Menpan dan BKN,” ujar Politisi PKS ini. Sebelumnya, kata Ikrimah, formasi pengangkatan tenaga honorer tahun 2012 tidak dipermasalahkan surat otorisasinya oleh BPKP. Seharusnya dengan formasi yang sama dengan tahun sebelumnya, tenaga honorer K1 juga harus diangkat menjadi CPNS. Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer Negeri-Satuan Kerja Perangkat Daerah (FKTHN-SKPD), Andi Subakti menyebutkan kemarin telah melakukan pertemuan dengan Sekwan DPRD, Ketua Komisi A. Keputusan yang diambil adalah perwakilan tenaga honorer masing-masing setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Senin pekan depan akan bertolak ke Jakarta ditemani sejumlah anggota Dewan untuk mempertanyakan nasib dari tenaga honorer K1 yang masih mengambang. Andi juga berjanji akan berkoordinasi dengan honorer dari 32 kabupaten kota lain yang mengalami nasib serupa untuk mempertanyakan hal ini ke BKN. Dibeberkanya, kalau memang BPKP menggagalkan honorer K1 untuk diangkat menjadi CPNS karena otorisasi, seharusnya pengangkatan tahun 2012 dilakukan hal serupa, karena pengangkatan tahun lalu juga bermasalah surat otorisasinya. Dia juga...

Read More

Bupati Pakpak Bharat akan Lakukan ‘Lelang Jabatan’

Posted by on Apr 5, 2013 in formasi cpns |

MEDAN – (Reformsi Birokrasi – Bersih dan Melayani) Angin reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur berhembus sampai ke Pakpak Bharat, sebuah daerah pemekaran kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Rencana promosi jabatan secara terbuka (open promotion) atau yang sering disebut dengan istilah lelang jabatan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat sambutan positif dari Bupati Pakpak Barat, Remigo Yolanda Berutu. Dia mengatakan, hal serupa bukan tidak mungkin akan dilakukannya guna mendapatkan pejabat yang kompeten, melalui penyaringan secara transparan dan menghindari terjadinya penetapan pejabat berdasarkan like and dislike yang biasanya sangat kental dengan nuansa KKN. “Kami akan mempelajari aturan-aturan mengenai promosi jabatan tersebut, untuk segera diterapkan. Mungkin tidak hanya bagi lurah dan camat, tetapi untuk semua eselon,” ujar Remigo  di Medan, Kamis (04/04). Diakui, untuk menata birokrasi di Kabupaten Pakpak Barat membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, dan sejauh mungkin tidak dicampuri oleh kedekatan emosional. Remigo mengakui, dia mempunyai keluarga besar di Pakpak Bharat. “Lebih dari delapan puluh persen penduduk adalah keluarga besar saya. Sebagai Bupati, saya berkewajiban membantu rakyat Pakpak Bharat untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak dengan cara pilih kasih. Karena itu perlu adanya sistem yang baik, agar semua berjalan secara adil,” ujarnya. Hal itu juga akan diberlakukan di jajaran birokrasi, khususnya dalam rekrutmen CPNS dan promosi PNS. Dua hal itu memang sering menjadi permasalahan dalam birokrasi di tanah air, terutama di daerah. Dalam rekrutmen misalnya, sangat kental dengan nuansa KKN, sehingga CPNS yang dihasilkan tidak kompeten. Hal serupa juga terjadi dalam promosi jabatan, yang kental dengan politisasi. Banyak penempatan pejabat di daerah dilakukan secara transaksional, dan tidak jarang dijadikan ‘ATM’ Bupati/Walikota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengimbau seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar melaksanakan promosi jabatan secara terbuka, untuk menghindari penempatan pegawai hanya berdasarkan like and dislike. Pada awalnya, dilakukan Kemenetrian PANRB untuk mengisi jabatan Kepala BKN dan Kepala LAN. Langkah itu dilanjutkan dengan promosi terbuka untuk pengisian jabatan eselon I di Kementerian PANRB. Kebijakan itu mendapat sambutan positif dari  sejumlah instansi pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengisian jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu tak ingin ketinggalan untuk segera menerapkan promosi jabatan secara terbuka...

Read More

1.008 Honorer Ujian di Medan

Posted by on Mar 25, 2013 in formasi cpns |

Sekitar 1.008 tenaga honor kategori 2 (K-2) di Kota Padang akan me­ngi­kuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) antara bulan Ju­ni hingga Oktober. Diren­canakan ujian itu akan dilakukan oleh Kementerian Pen­daya­gu­naan Aparatur Negara dan Re­for­masi Birokrasi (Kemen PAN-RB) di Kota Medan. Sekadar diketahui honorer K-2 ini, tenaga honorer yang dibiayai non-APBN dan non-APBD dan mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih pada akhir tahun 2005. “Ujian ini dimaksudkan pen­ja­ringan penerimaan CPNS untuk Pemko Padang. Data jumlah K-2 tersebut, data tahun 2012 dan telah dikirimkan ke Kemen PAN-RB. Direncanakan pengangkatan K-2 jadi CPNS masuk dalam anggaran tahun ini,” kata Kepala Badan Kepe­ga­waian Daerah (BKD) Padang, Asnel, kemarin (12/3). Meski ujian direncanakan di Medan, kata Asnel, pihaknya akan mengusahakan pelak­sa­naan ujian dilakukan di Padang. Ini mem­pertimbangkan jumlah peserta yang mencapai seribu. “Di samping pertimbangan bia­ya yang mahal jika pelak­sanaan ujian di Medan. Belum tentu semua honorer K-2 yang mam­pu untuk berangkat ke Medan,” ulasnya. Berapa kuota yang akan diterima menjadi CPNS, Asnel mengatakan belum bisa di­pas­tikan. Hal ini terkait jumlah PNS di Kota Padang hingga saat ini berjumlah 13.617 orang. “Jika dibanding ke­bu­tua­hn, jumlah itu masih banyak dan berlebih di sejumlah sa­tuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujarnya. Di sisi lain untuk honorer K-1, sebut Asnel telah diny­ata­kan jadi CPNS sejak akhir tahun 2012 lalu ada 14 orang yang tersebar di sejumlah ins­tansi. “Direncanakan, pada 17 Ma­ret ini, SK CPNS akan di­berikan,”...

Read More