Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Manado Kekurangan 750 PNS

Posted by on Aug 31, 2013 in formasi cpns |

MANADO – Pemberlakuan moratorium (penghentian sementara penerimaan CPNS) selang tiga tahun terakhir ini membuat komposisi PNS di Pemkot Manado jadi sedikit ramping. Ditambah lagi dengan 750 PNS yang sudah tidak mengabdi lagi karena memasuki usia pensiun. “Lumayan banyak memang,” tutur Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Manado Ventje Pontoh seperti yang dilansir Manado Post (JPNN Group), Jumat (30/8). Dijelaskannya, sejak 2011 silam, sekira 250 PNS memasuki usia pensiun yang sebagian besar merupakan tenaga pengajar atau guru. “Sejak moratorium diterapkan, kita banyak kehilangan PNS. Setiap tahun ada 250 orang yang pensiun. Jadi tiga tahun ini sudah 750 PNS pensiun. Makanya, kita sangat kesulitan menutupi kekurangan tenaga pengajar yang sering di keluhkan sejumlah sekolah di Manado,” klaim Pontoh. Selain kekurangan tenaga pengajar, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini hanya mengandalkan PNS yang tersisa dengan beban kerja yang semakin kompleks. Bahkan Pontoh mengaku, ada yang mengusulkan ke BKD untuk menarik PNS yang ditempatkan di kantor kelurahan. “Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena rata-rata PNS yang ditempatkan di kelurahan adalah pejabat. Ada yang kepala seksi dan lain-lain. Pasti mereka tidak mau kalau hanya sebagai staf ketika dimutasikan,” jelas mantan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Ingin lulus cpns tahun ini? Pelajari paket lengkap soal cpns hanya di soal cpns. Menanggapi hal ini, sejumlah warga memberikan tanggapan berbeda. Ada yang setuju PNS Pemkot Manado lebih dipangkas lagi, tapi ada juga yang berharap keran penerimaan PNS dibuka. “Fakta bahwa banyak PNS sekarang tidak ada kerjaan. Banyak yang cuma main game atau online facebook sepanjang hari. Jadi tidak ada alasan terima PNS yang membuat dana APBD terkuras untuk biaya gaji PNS. Mending fokus alihkan ke dana beasiswa dan kesehatan dalam hal ini Universal Coverage,” ujar Recky Pareki, warga...

Read More

PNS Malas, Gaji Diblokir

Posted by on Jun 18, 2013 in formasi cpns |

SIAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro, Sulut, menjatuhkan sanksi tegas kepada enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sitaro. Para PNS tersebut diblokir gajinya karena sangat malas masuk kerja. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Sitaro Drs Alfianus Marthin mengatakan, pihaknya sudah lama memantau dan memperingati perkembangan sejumlah PNS tersebut, sayangnya mereka tetap malas masuk kerja. “Memang BKDD sudah memberi peringatan kepada enam PNS ini, namun mereka tidak berubah dan tetap malas masuk kantor. Kalau dihitung mereka sudah berbulan-bulan tak masuk kerja,” beber Marthin seperti dibeirtakan Manado Post (Grup JPNN) hari ini. “Oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda gaji mereka sejak Juni 2013. Dengan sanksi ini, mudah-mudah mereka bisa berubah,” tambahnya. Ditegaskan Marthin, jika mereka tetap malas masuk kantor padahal sudah dikenai sanksi blokir gaji, maka bisa saja enam PNS ini dipecat. “Ini sudah ada dalam aturan. Jika sanksi tetap tak diindahkan maka peluang pemecatan bisa terjadi,” ucapnya. Katanya, mereka melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 pasal 1 ayat 3 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dapatkan kumpulan soal-soal cpns 2013 beserta jawaban dan pembahasan, hanya di www.soalcpns.com “Ayat tersebut menjelaskan kalau pelanggaran disiplin menyangkut setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja,” jelasnya. Ditambahkannya, kebijakan menjatuhkan sanksi diambil juga berdasar ketegasan dan ijin pimpinan. Sekretaris Daerah (Sekda) Heddy W Janis SH MH memberikan mandat kepada BKDD untuk memberikan sanksi kepada PNS terkait. “Saya sudah diperintahkan Sekda agar secepatnya memberikan sanksi kepada keenam PNS tersebut,” ujar Marthin. Adapun keenam PNS tersebut berasal dari beberapa instansi berbeda, yakni tiga PNS dari Dinas Kesehatan, satu PNS dari Sekretariat Daerah (Setda) Sitaro, dan dua PNS dari Kantor Camat...

Read More

Prioritas Formasi CPNS 2013, dari Guru Hingga Penyuluh KB

Posted by on Apr 20, 2013 in formasi cpns |

MANADO – Pemerintah menetapkan empat kelompok jabatan untuk instansi pusat, dan enam kelompok jabatan untuk instansi daerah sebagai prioritas dalam rekrutmen CPNS tahun 2013. Pegawai pada kelompok jabatan dimaksud dinilai kekurangan,  berdasarkan hasil perhitungan beban kerja. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur, di Manado Kamis (18/04). Acara yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik kementerian PANRB, Rusdianto itu dibuka oleh 175 peserta antara lain Sekda dan jajarannya, Kepala BKD  di wilayah Propinsi/Kab./Kota se Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Lebih lanjut Rusdianto mengatakan, untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis, jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta jabatan yang berperan dalam pengendalian jumlah penduduk. Rakor SDM di Manado ini merupakan putaran ke-6 dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan manajemen SDM Aparatur,  yang dimulai dari program percepatan reformasi bidang SDM aparatur, perencanaan, penetapan formasi, pengadaan, pengembangan  pegawai yaitu pola karir, diklat, penegakan integritas, kode etik serta rencana penyempurnaan sistem kesejahteraan  dan menyamakan presepsi para pengelola kepegawaian. Selain itu, Rakor ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan arah kebijakan formasi dan pengadaan CPNS tahun 2013, menyangkut formasi dan seleksi pengadaan CPNS pada tahun 2013. “Melalui Rakor ini juga untuk penyampaian kebijakan di bidang pengembangan SDM aparatur, penegakan integritas, serta kesejahteraan SDM aparatur,” imbuh Rusdianto. Bertindak sebagai narasumber antara lain Asdep Koordinasi Kebijakan SDM Aparatur Kementerian PANRB  Naptalina Sipayung,  Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur, Endang Susilowati, Kakanreg XI BKN Manado Yulianus Tandi, Karo Hukum dan Humas Kementerian PANRB Mohammad...

Read More

Daerah Desak Pusat Selesaikan Honorer K-1 DAN K-2

Posted by on Apr 19, 2013 in formasi cpns |

MANADO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roy Tumiwa mendesak Pemerintah Pusat untuk segera dan konsentrasi menyelesaikan tenaga honorer K-1 dan K-2. Menurut Roy, Pemerintah Daerah sangat menunggu kepastian kapan penyelesaian K-1 dan K-2, sampai saat ini jadwal penyhelesaian tersebut tidak jelas. “Di lingkungan Pemerintah Daerah isu K-1 dan K-2 sangat kencang, dan menjadi bagian dari isu politik yang harus diwaspadai” ujarnya. Hal tersebut terungkap dalam putaran ke-6, Rapat Koordinasi Kepegawaian Regional Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara, Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Manado Selasa ini (18/4). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut seluruh Sekretaris Daerah pada Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Kepala BKD dalam wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara. Bertindak sebagai Narasumber Naftarlina Sipayung, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur, Y. Tandi Kepala Kanreg BKN di Manado, Diah Faraz, Kabid Perencanaan Pegawai, dan Endang Susilowati, Asisten Deputi Penegakan Hukum dan Etika PNS. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur, Naftalina Sipayung menyampaikan, bahwa Testing untuk K-1 diperkirakan bulan Juni 2013, kemudian untuk pelamar umum sekitar September 2013. “Secara parallel, kami juga akan menyelesaikan K-1 yang sementara ini kami sedang teliti dalam rangka audit dengan tujuan tertentu” kata Naftalina menambahkan. Persoalan honorer ini yang disuarakan oleh peserta seakan-akan berlarut-larut. Namun disadari. Bahwa hal ini bukan semata-mata ditimpakan kepada kebijakan Pemerintah Pusat, tetapi juga pada tahap implementasinya di daerah. “Secara jujur kami mengakui, ada andil kesalahan dari Pemerintah Daerah, karena kami kurang berdaya menghadapi animo yang besar masyarakat di daerah untuk menjadi CPNS melalui jalur honorer ini” kata salah seorang peserta yang tidak mau disebut...

Read More