Tag Archives: kendari

130 Honorer Diberhentikan Sepihak

Sebanyak 130 honorer lingkup DPRD Sulawesi Tenggara terpaksa diberhentikan. Pemberhentian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/8057 tertanggal 30 Desember 2013 tentang evaluasi APBD tahun 2013. Sekretaris DPRD Sultra Nasruan mengatakan dalam Permendagri itu dengan tegas melarang pengangkatan tenaga honorer. Kata dia, Permendagri itu kemudian ditindaklanjuti Gubernur Sultra Nur Alam untuk meneruskan ke… Read More »

Pengumuman CPNS Diundur 21 Desember

Kesabaran para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus diuji. Pasalnya, rencana pengumuman CPNS yang sedianya dilaksanakan 17 Desember kini molor hingga 21 Desember. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra Hj. Nur Endang Abbas mengatakan kepastian dimundurkannya pengumuman CPNS itu diterima langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) “Sebelumnya dijadwalkan 4 Desember, kemudian diundur 14… Read More »

Distribusi Soal CPNS Harus Dikawal

3 November 2013, tes tulis Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) digelar. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan berbagai persiapan sudah dimatangkan. Mulai lokasi tes hingga distribusi soal tes di daerah, baik soal K2 maupun pelamar umum. Meski sudah ada beberapa daerah yang soal tes dari pelamar umum sudah selesai dicetak, begitu juga kategori… Read More »

Tak Memenuhi Syarat, Ratusan Pelamar CPNS Dicoret

KENDARI – Meski belum ada pengumuman resmi, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mengantongi nama-nama pelamar yang tidak bisa ikut tes CPNS jalur umum pada 3 November mendatang. Dari 4.844 pelamar, sekitar enam persen lebih atau sekitar 300-an  dicoret alias gugur berkas. Hal ini diungkapkan Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Sultra,… Read More »

Jumlah Honorer K-2 Dijamin Tak Berkurang

KENDARI – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah informasi yang berkembang di masyarakat bahwa honorer Kategori dua (K-2) lingkup pemprov Sultra dipangkas lantaran tidak memenuhi persyaratan. Pasalnya hingga saat ini belum ada keputusan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN dan RB) mengenai hasil verivikasi dan… Read More »