Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Seleksi CPNS-P3K Wajib CAT

Posted by on May 3, 2014 in formasi cpns |

Pelaksanaan rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi 2014, wajib menggunakan computer assisted test (CAT). CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Kebijakan ini menyusul hasil pendataan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah mempetakan infrastruktur CAT di seluruh wilayah. “Dari hasil pemetaan tersebut, didapati hasil pelaksanaan CAT sangat memungkinkan dilakukan oleh seluruh instansi baik kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam konpres di kantornya, Jumat (2/5). Dijelaskannya, tes CPNS dan P3K ini tidak dilakukan serentak di lapangan atau gedung olahraga lagi. Tapi dilakukan setiap hari mulai pekan ketiga Juni sampai akhir Oktober. “Bukan zamannya lagi tes serentak di Gelora Bung Karno atau lapangan. Kini kita buat lebih simpel dan tidak diribet. Setiap hari akan ada tes dengan soal berbeda bagi masing-masing pelamar,”...

Read More

Ingin jadi PNS, Guru Bantu Harus Ikut Tes

Posted by on Apr 30, 2014 in formasi cpns |

Para guru bantu yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta harus mengikuti tes bila ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, kewenangan pengangkatan CPNS ada pada pemerintah daerah masing-masing dan bukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penegasan tersebut disampaikan MenPAN-RB Azwar Abubakar saat menerima ratusan guru bantu yang bergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) Provinsi DKI Jakarta, di kantornya, Selasa (29/4). “Siapa saja yang ingin menjadi CPNS termasuk guru bantu silakan ikut tes. Tes ini untuk mendapatkan guru yang berkualitas,” ujarnya. Menteri yang juga politisi PAN ini menambahkan, para guru bantu harus berpikir rasional bahwa tidak mungkin pemerintah mengangkat semuanya menjadi CPNS. Sebab yang menentukan bukan KemenPAN-RB. “Guru bantu di DKI menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Saya yakin, kalau guru bantu ini ikut tes, dua sampai tiga tahun bisa selesai masalah guru bantu ini. Yang pasti, semua akan diproses sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah DKI Jakarta,” bebernya. Lebih lanjut dikatakan, seleksi CPNS akan dilaksanakan mulai Juni mendatang. Para guru bantu pun diminta untuk menyiapkan diri dalam seleksi...

Read More

BKN Tegaskan Hanya Kada yang Boleh Teken SPTJM

Posted by on Apr 29, 2014 in formasi cpns |

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tetap menjadi persyaratan utama dalam pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2). Siapapun selain pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak bisa menandatangani SPTJM. “Siapa bilang SPTJM bisa dilobi. Perlu masyarakat tahu, ada beberapa gubernur yang datang langsung ke Kepala BKN meminta agar jangan kada yang teken SPTJM. Mereka minta agar sekda saja yang teken. Tapi jawaban Pak Kepala BKN tidak bisa,” ungkap Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Senin (28/4). Dia menegaskan, Surat Ka BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 akan menjadi senjata andalan pemerintah untuk menolak honorer K2 yang tidak jelas. Sebab, dengan SPTJM baik honorer maupun PPK tidak akan sembarangan menyodorkan data palsu. “Ketentuan ini mutlak dan wajib dilaksanakan. Jadi kalau ada pihak yang menyatakan bisa saja selain PPK yang teken SPTJM itu salah besar dan Kepala BKN tidak akan bisa dinego soal itu,” ujarnya. Dikatakan, SPTJM bisa diteken oleh sekda bila dalam kondisi darurat. Misalnya, kepala daerah dan wakilnya terkena kasus pidana hingga harus masuk penjara, sementara Plt tidak ada. Gubernur, bisa mengajukan surat resmi kepada Kepala BKN untuk memintakan agar sekda yang teken SPTJM. “Tapi sama saja sekdanya yang jadi Plt. Saya tegaskan lagi, SPTJM hanya bisa diteken oleh kada. Kalau kada berhalangan, wakil kada. Bila keduanya berhalangan, Plt yang berhak tandatangan,”...

Read More

Hadapi Seleksi CPNS, KemenPAN-RB Siapkan Simulasi CAT

Posted by on Apr 25, 2014 in formasi cpns |

Menghadapi seleksi CPNS 2014 yang akan dimulai Juni mendatang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mengadakan simulasi computer assisted test (CAT). Simulasi ini  dilakukan mulai Mei mendatang hingga Juni sebelum pelaksanaan tes. “Kenapa kita buat simulasi CAT, agar putra-putri bangsa yang ingin mengikuti seleksi CPNS bisa tahu bagaimana itu CAT. Sehingga ketika tes, mereka sudah lebih siap,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN, Kamis (24/4). Dijelaskannya, simulasi CAT ini akan dimuat dalam website KemenPAN-RB dengan model tanya jawab serta skoring. Dibuat semirip mungkin dengan tes CAT agar masyarakat bisa lebih familiar dengan sistem tersebut. “Tahun ini semua instansi pusat dan daerah wajib melaksanakan CAT dalam seleksi CPNS-nya, kecuali bagi kabupaten yang tidak lengkap infrastrukturnya. Jadi aplikasi simulasi CAT ini akan kita tandemkan lewat website KemenPAN-RB,” terangnya. Mantan pejabat di Kabupaten Sumedang ini berhadap, simulasi ini bisa membuat peserta tes nanti lebih siap dan hasil yang diterima akan...

Read More

Honorer Ancam Demo Besar-besaran

Posted by on Apr 24, 2014 in formasi cpns |

Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, serentak di seluruh Indonesia. Aksi akan digelar jika hingga akhir Mei 2014, pemerintah belum juga membuat aturan yang menjadi payung hukum pengangkatan seluruh honorer K2 yang belum lulus tes. “Kami merencanakan aksi turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia jika tidak ada tanggapan dari pemerintah,” ujar Sekjen FHI Eko Imam Suryanto kemarin (23/4), membacakan rekomendasi hasil Rembug Nasional II Tenaga Honorer yang diadakan di WiSMA Universitas Negeri Jakarta pada 22 April 2014. Rekomendasi yang diteken Ketua Presiden FHI Hasbi dan Eko itu dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menpan-RB Azwar Abubakar. Sikap FHI ini sekaligus menagih pernyataan Azwar Abubakar saat Rakornas Seleksi CPNS 2014 di Jakarta pada 27 Februari 2014 yang mengatakan akan ada kebijakan bahwa tenaga honorer akan diangkat semua secara bertahap. Hanya saja, hingga saat ini belum jelas tindak lanjut dari statemen menteri asal Aceh itu. Hal itu, lanjut Eko, menambah kekecewaan honorer K2 di seluruh daerah di Indonesia. “Para tenaga honorer K2 yang tidak lulus resah dan galau terkait kebijakan pemerintah yang belum jelas dan tegas bagi para honorer K2 yang tidak lulus,” ujar Eko. Agar pemerintah bisa segera mengurusi nasib honorer K2 yang tidak lulus, FHI mendesak Pemerintah Pusat dan pemda untuk segera menyelesaikan  proses pengusulan dan penyusunan NIP honorer K2 yang lulus dan tidak bermasalah. “Hal ini kami mintakan agar tidak terjadi kendala terkait proses penyelesaian tenaga honorer K2 yang belum lulus termasuk  proses penambahan kuota yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI,” demikian bunyi surat FHI kepada presiden. FHI juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan hasil tes  tenaga honorer K2 bagi daerah yang sampai saat ini belum diumumkan.”Contohnya Kabupaten Madina,” ujar Eko, masih membacakan rekomendasi yang dikirim ke...

Read More