Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

1.034 Prajurit dan PNS Naik Pangkat

Posted by on Apr 3, 2014 in formasi cpns |

Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen Dicky Wainal Usman memimpin  upacara kenaikan pangkat di aula Makodam VI/Mlw di Balikpapan, kemarin. Dari 1.034 prajurit dan PNS yang naik pangkat, terdiri letkol ke kolonel satu orang, mayor ke letkol 19 orang, kapten ke mayor 27 orang, lettu ke kapten 42 orang, dan letda ke lettu dua orang. Sedangkan bintara yang naik pangkat 552 orang.  Tamtama ada 208 orang dan PNS ada 183 orang. Pangdam mengatakan, kenaikan pangkat bagi seorang Perwira mengandung arti yang sangat penting dalam meniti karier selanjutnya. Dengan kenaikan pangkat, peluang karier akan lebih terbuka. Namun demikian, kenaikan pangkat bukan hak sepenuhnya seorang perwira. Ini karena terkait erat dengan sistem pembinaan personel, baik pada jabatan sebelumnya maupun jabatan yang dipercayakan saat ini. “Dengan demikian, untuk memperoleh kenaikan pangkat tidak cukup hanya didasarkan pada tuntutan formal administratif semata. Juga harus diwujudkan melalui prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas pengabdian dalam mengemban amanah jabatan yang dipercayakan,” kata Pangdam. Pangdam menambahkan, kenaikan pangkat dapat berarti beban tugas dan tanggung jawab semakin meningkat seiring dengan tingkat kepangkatan yang disandang. Oleh karena itu, harus disertai dengan peningkatan profesionalisme dengan membudayakan belajar berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas yang dihadapi. Pangdam berharap agar kenaikan pangkat ini benar-benar dapat menjadi pendorong semangat dan tekad para perwira sekalian untuk menyongsong tugas yang tentunya akan semakin...

Read More

Inilah Ribuan Jabatan PNS yang Belum Terisi

Posted by on Mar 14, 2014 in formasi cpns |

Pascapengesahan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional tertentu (JFT) masih langka di kalangan PNS. Jabatan jenis ini harus diisi oleh pegawai dengan keahlian spesifik. “Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi jabatan fungsional umum (JFU). Sedangkan JFT masih sedikit, karena kemampuan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Kualitas PNS kita kan umumnya masih rata-rata,” ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Kamis (13/3). Data KemenPANRB menyebutkan, tahun 2013 baru ada 124 JFT. Awal 2014 bertambah lagi dengan terbentuknya lima JFT baru, yakni Satpol PP, penyuluh hukum, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, dan rescuer. Saat ini dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan. “Tahun ini jumlah JFT diharapkan bisa mencapai 240, karena masih banyak potensi pembentukan JFT baru,” ujar Setiawan. Setiawan mengakui, selain jumlah JFT yang masih sedikit, personil yang menduduki JFT juga belum mencukupi kebutuhan. Untuk surveyor pemetaan misalnya, saat ini baru ada 1.000. “Padahal kebutuhan secara nasional diperkirakan mencapai 22.000 orang,” ujarnya. Untuk perancang perundang-undangan, saat ini baru ada 280 dari kebutuhan nasional sekitar 1.500. Sedangkan perencana, dari kebutuhan nasional sebanyak 1.200 orang, saat ini baru ada 200 orang. Untuk penera, idealnya ada 2.000 orang, sementara yang ada baru 538 orang. Penerjemah, dari kebutuhan sekitar 800 orang, baru ada  140 orang. Selain itu, instruktur (Nakertrans) baru ada 590 dari kebutuhan nasional 1.500, dan pengawas lingkungan hidup, kebutuhannya mencapai 9.900, sementara yang ada baru 800 orang. Di sektor Pertanian, Kementan masih membutuhkan analis ketahanan pangan. Untuk tahun ini diproyeksikan 1.190, terdiri dari 90 orang di pusat, 100 di provinsi, dan sekitar 1.000 orang di kabupaten/kota. Kebutuhan itu diperkirakan akan terus meningkat, menjadi 1.524 pada 2015, dan pada 2016 menjadi 1.534...

Read More

PNS yang Jadi Tersangka Harus Diberhentikan

Posted by on Jun 20, 2013 in formasi cpns |

JAKARTA – Meskipun UU Pokok Kepegawaian menetapkan bahwa PNS yang ditetapkan sebagai tersangka mestinya diberhentikan sementara dari jabatannya, namun masih saja terjadi pembangkangan yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah. Seperti di Provinsi Banten, salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp 590 juta pada anggaran 2012. Pejabat yang berwenang di daerah dimaksud beralasan, kasus yang dihadapi oknum pejabat tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau incraht. Kalau diberhentikan dari jabatannya pun juga tidak ada alasan hukum yang tetap. Alasan lain yang dikemukakannya karena yang bersangkutan telah menjadi abdi negara kurang lebih 30 tahun, dan Agustus mendatang akan memasuki masa pensiun. Terhadap kasus tersebut, Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Endang Susilowati, mengatakan, itu merupakan salah satu contoh yang sering terjadi di daerah maupun Kementerian/Lembaga. “Semestinya, PNS pejabat yang berstatus terdakwa dapat dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Penahanan tersebut berakibat diberhentikan dari jabatan, tapi statusnya tetap sebagai PNS sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Rujukannya jelas yaitu, UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,” terang Endang dalam keterangan persnya, Selasa (18/6). Ingin lulus tes cpns tahun ini? Dapatkan panduan soal-soal cpns terupdate hanya di www.soalcpns.com Dijelaskannya, dalam Pasal 24 disebutkan PNS yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan, sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara. Endang menambahkan, dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c disebutkan, seorang PNS yang telah divonis dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. “Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini,”...

Read More

Prioritas Formasi CPNS 2013, dari Guru Hingga Penyuluh KB

Posted by on Apr 20, 2013 in formasi cpns |

MANADO – Pemerintah menetapkan empat kelompok jabatan untuk instansi pusat, dan enam kelompok jabatan untuk instansi daerah sebagai prioritas dalam rekrutmen CPNS tahun 2013. Pegawai pada kelompok jabatan dimaksud dinilai kekurangan,  berdasarkan hasil perhitungan beban kerja. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur, di Manado Kamis (18/04). Acara yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik kementerian PANRB, Rusdianto itu dibuka oleh 175 peserta antara lain Sekda dan jajarannya, Kepala BKD  di wilayah Propinsi/Kab./Kota se Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Lebih lanjut Rusdianto mengatakan, untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis, jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta jabatan yang berperan dalam pengendalian jumlah penduduk. Rakor SDM di Manado ini merupakan putaran ke-6 dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan manajemen SDM Aparatur,  yang dimulai dari program percepatan reformasi bidang SDM aparatur, perencanaan, penetapan formasi, pengadaan, pengembangan  pegawai yaitu pola karir, diklat, penegakan integritas, kode etik serta rencana penyempurnaan sistem kesejahteraan  dan menyamakan presepsi para pengelola kepegawaian. Selain itu, Rakor ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan arah kebijakan formasi dan pengadaan CPNS tahun 2013, menyangkut formasi dan seleksi pengadaan CPNS pada tahun 2013. “Melalui Rakor ini juga untuk penyampaian kebijakan di bidang pengembangan SDM aparatur, penegakan integritas, serta kesejahteraan SDM aparatur,” imbuh Rusdianto. Bertindak sebagai narasumber antara lain Asdep Koordinasi Kebijakan SDM Aparatur Kementerian PANRB  Naptalina Sipayung,  Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur, Endang Susilowati, Kakanreg XI BKN Manado Yulianus Tandi, Karo Hukum dan Humas Kementerian PANRB Mohammad...

Read More

Bupati Pakpak Bharat akan Lakukan ‘Lelang Jabatan’

Posted by on Apr 5, 2013 in formasi cpns |

MEDAN – (Reformsi Birokrasi – Bersih dan Melayani) Angin reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur berhembus sampai ke Pakpak Bharat, sebuah daerah pemekaran kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Rencana promosi jabatan secara terbuka (open promotion) atau yang sering disebut dengan istilah lelang jabatan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat sambutan positif dari Bupati Pakpak Barat, Remigo Yolanda Berutu. Dia mengatakan, hal serupa bukan tidak mungkin akan dilakukannya guna mendapatkan pejabat yang kompeten, melalui penyaringan secara transparan dan menghindari terjadinya penetapan pejabat berdasarkan like and dislike yang biasanya sangat kental dengan nuansa KKN. “Kami akan mempelajari aturan-aturan mengenai promosi jabatan tersebut, untuk segera diterapkan. Mungkin tidak hanya bagi lurah dan camat, tetapi untuk semua eselon,” ujar Remigo  di Medan, Kamis (04/04). Diakui, untuk menata birokrasi di Kabupaten Pakpak Barat membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, dan sejauh mungkin tidak dicampuri oleh kedekatan emosional. Remigo mengakui, dia mempunyai keluarga besar di Pakpak Bharat. “Lebih dari delapan puluh persen penduduk adalah keluarga besar saya. Sebagai Bupati, saya berkewajiban membantu rakyat Pakpak Bharat untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak dengan cara pilih kasih. Karena itu perlu adanya sistem yang baik, agar semua berjalan secara adil,” ujarnya. Hal itu juga akan diberlakukan di jajaran birokrasi, khususnya dalam rekrutmen CPNS dan promosi PNS. Dua hal itu memang sering menjadi permasalahan dalam birokrasi di tanah air, terutama di daerah. Dalam rekrutmen misalnya, sangat kental dengan nuansa KKN, sehingga CPNS yang dihasilkan tidak kompeten. Hal serupa juga terjadi dalam promosi jabatan, yang kental dengan politisasi. Banyak penempatan pejabat di daerah dilakukan secara transaksional, dan tidak jarang dijadikan ‘ATM’ Bupati/Walikota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengimbau seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar melaksanakan promosi jabatan secara terbuka, untuk menghindari penempatan pegawai hanya berdasarkan like and dislike. Pada awalnya, dilakukan Kemenetrian PANRB untuk mengisi jabatan Kepala BKN dan Kepala LAN. Langkah itu dilanjutkan dengan promosi terbuka untuk pengisian jabatan eselon I di Kementerian PANRB. Kebijakan itu mendapat sambutan positif dari  sejumlah instansi pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengisian jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu tak ingin ketinggalan untuk segera menerapkan promosi jabatan secara terbuka...

Read More