Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Tak Diangkat jadi PNS, Guru Honor Ancam Golput

Posted by on Mar 15, 2014 in formasi cpns |

Puluhan pegawai honorer kategori dua (K-2) dari sejumlah daerah di Sumatera Barat berunjuk rasa ke kantor gubernur, Jumat (14/3). Mereka menuntut diberi gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) serta diangkat menjadi PNS sebelum pemilu legislatif 9 April nanti. Selain di kantor gubernur, guru honor di Pesisir Selatan juga demo ke kantor Bupati Pessel. Tenaga honorer tersebut sempat bersitegang dengan petugas pengamanan karena merasa tidak diperlakukan secara manusiawi dalam menyampaikan aspirasi. Pantauan Padang Ekspres (Grup JPNN) di lokasi, pegawai honorer tersebut datang pada pukul 10.00 membawa spanduk putih panjang. Dalam spanduk panjang itu bertuliskan 4 poin yang menjadi dasar tuntutan mereka. Empat poin itu adalah menuntut gaji sesuai UMP, meluluskan honorer 100 persen, menolak pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak berpihak pada honorer, serta mendesak diangkat sebelum pengumuman penerimaan CPNS pelamar umum. Saat orasi, guru honorer tersebut sempat melantunkan Asmaul Husna. Pukul 11.30, sebanyak 15 perwakilan aksi demonstrasi dipersilakan masuk ke kantor gubernur guna beraudiensi dengan Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Syamsurizal dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Jayadisman. Pertemuan dilakukan di ruangan kerja Asisten III. Dari 15 tenaga honorer yang masuk, ternyata hanya 13 orang yang masuk karena keterbatasan ruangan. Usai pertemuan, tenaga honorer langsung mencak-mencak. Mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi, selama pertemuan berlangsung. Tenaga honorer tidak diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi. Dari 13 perwakilan yang masuk, hanya 3 orang yang diperkenankan berbicara dan itu waktunya hanya kurang 5 menit.Tenaga Honorer sempat bersitegang dengan pasukan Satpol PP dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Salah seorang honorer, Helmi mengaku kecewa dengan sikap pimpinan rapat yang tidak memperlakukan guru honorer secara baik, bahkan mereka mengeluarkan keluhan, kerap dihentikan pimpinan rapat. “Kami tidak puas dengan penyampaian aspirasi. Kami tidak diizinkan mengeluarkan pendapat,” ujarnya. Katanya, dia sudah puluhan tahun menjadi honorer. Untuk per jam mengajar, ia hanya mendapatkan uang Rp 25 ribu. Dia mengaku bertahan menjadi tenaga honorer karena datanya sudah masuk database. Dia menengarai ada tenaga honorer yang lulus menjadi CPNS melakukan pemalsuan data dan rata- rata honorer itu masih berusia muda-muda. “Kalau memang hasilnya murni bisa kami terima, karena banyaknya permainan, makanya tak bisa kami terima. Masa yang lulus itu justru yang baru jadi...

Read More

Bupati Beber LJK Bermasalah

Posted by on Dec 31, 2013 in formasi cpns |

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 jalur umum akhirnya diumumkan hari ini, Selasa (31/12). Pengumuman dilakukan serentak oleh Pemkab Gorontalo Utara dan Pohuwato, menindaklanjuti deadline waktu yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Khusus untuk Gorontalo Utara, keputusan pengumuman diambil melalui rapat unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Selasa (31/12).  Rapat dipimpin langsung Bupati Indra, dengan agenda membahas tentang dibukanya amplop pengumuman hasil CPNS, Senin (30/12). Amplop yang dibuka berasal dari KemenPAN-RB. Menariknya, dalam proses pembukaan amplop itu terungkap data jumlah Lembar Jawaban Komputer (LJK) hasil pemeriksaan oleh Kemenpan -RB yang dinyatakan invalid dan error. Totalnya sebanyak 337 Lembar Jawaban Kerja (LJK) atau 6,21 persen dari total sebanyak 5.428 LJK. Komposisinya yang valid sebanyak 5.091 LJK atau 93,79 persen sedangkan yang tidak valid alias error sebanyak 337 LJK atau 6,21 persen. LJK ini diuraikan karena peserta tidak mengisi nomor peserta dan kode soal sebanyak 140 LJK, nomor peserta tidak ada dalam biodata sebanyak 80 LJK, serta nomor peserta ganda dengan peserta sebanyak 3 LJK. Lainnya, kode soal salah sebanyak 23 LJK dan peserta ikut lebih dari 1 lokasi ujian berdasarkan pada nomor KTP dan nama sebanyak 1 LJK. “Total keseluruhannya sebanyak 337 Lembar Jawaban Kerja (LJK) atau 6,21 persen dari total sebanyak 5.428 LJK,” papar Bupati Indra, membacakan pengumuman hasil seleksi Kemenpan RB. Usai membacakan surat dari kemen PAB-RB, Bupati didampingi peserta rapat Muspida kemudian meminta BKD untuk segera mengumumkan hasil tes CPNS berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB. “Pengumuman hasil CPNS segera diumumkan pada Selasa (31) dengan mencamtumkan seluruh peserta baik itu yang lolos passing grade maupun yang tidak memenuhi passing grade dilengkapi dengan nama dan nilai peserta berdasarkan peringkat yang telah disampaikan oleh KemenPAN-RB,” perintah Bupati. Hal ini dimaksudkan agar pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar transparan dan tidak ada indikasi melakukan kecurangan yang dapat merugikan pelamar itu sendiri. Rapat muspida ini sendiri dilakukan atas permintaan langsung Bupati Indra. Di mana, rapat berlangsung kurang lebih dua jam dimulai pukul 12.00 dan berakhir pada pukul 14.00 siang,  dihadiri oleh Ketua DPRD Muksin Badar, Wakil Bupati Drs. Roni Imran, anggota DPRD, unsur pimpinan-pimpinan kesatuan TNI dan kepolisian dan sejumlah pimpinan SKPD teknis terkait. Bupati menyampaikan...

Read More

Anggap Tak Harus Gelar TKB Tes CPNS

Posted by on Nov 23, 2013 in formasi cpns |

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nunukan belum juga mengambil sikap soal pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagai lanjutan dari tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya hingga kemarin (22/11), BKDD belum berhasil berkonsultasi dengan Bupati Nunukan terkait digelar atau tidaknya TKB di Nunukan. Masih kaburnya pelaksanaan TKB di Nunukan tentu menjadi tanda tanya. Namun menurut Kepala BKDD Nunukan, Syafarudin, kewenangan pelaksanaan TKB diserahkan ke masing-masing daerah. Pelaksanaan TKB baru dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) peserta tes CPNS yang digelar 3 November lalu. “Bupati masih di luar kota. Kita belum laporkan ke bupati soal TKB ini. Perlu atau tidaknya dilaksanakan, tergantung bupati,” tegas Syafarudin kepada Radar Tarakan (Grup JPNN) kemarin (22/11). Dia kemudian menjelaskan, hasil TKD baru akan diketahui 14 Desember mendatang. Itupun belum dipastikan lantaran jadwal pengumuman hasil TKD belum dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi. Dijelaskan Syafarudin, TKB dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah menyetujui. Sebab, pelaksanaan TKB diselenggarakan oleh badan independen dan perlu penganggaran khusus. Disisi lain, pemerintah daerah bisa saja tidak melaksanakan TKB dan menjadikan hasil TKD sebagai acuan. “Hasil perangkingan di TKD bisa jadi acuan kita,” ungkap Syafarudin. Jika waktu yang tersisa terlalu sempit untuk menggelar TKB, hasil perangkingan TKD sudah cukup kuat untuk mengangkat seseorang menjadi CPNS. “Tapi saya belum bisa pastikan sekarang. Intinya kami harus menghadap bupati terlebih dulu,” imbuhnya. Hasil tes CPNSD yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memang belum jelas. Jadwal pengumuman yang telah banyak beredar di berbagai pemberitaan media massa, juga masih enggan dipastikan Syafarudin. Menurutnya lagi, jadwal resmi akan disampaikan langsung oleh BKN secara nasional. “Kita tunggu saja,” pintanya. Kembali mereview, Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang telah diisi peserta tes CPNSD pada jalur umum maupun kategori II (K2), tiba di Jakarta 4 November lalu. Kendati jumlah daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNSD tahun ini, LJK dari Kabupaten Nunukan baru bisa diserahkan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada 10 November. Sebelum diserahkan kepada Panselnas, naskah jawaban dititipkan di ruang isolasi panitia registrasi di Jakarta. Hal tersebut menjadi ketentuan sebelum tiap-tiap daerah menyerahkan langsung kepada Panselnas. Dapatkan paket lengkap soal cpns hanya di sini. “Jadi begitu di Jakarta, naskah soal langsung kita...

Read More

Puasa, PNS Jangan Berleha-leha

Posted by on Jul 6, 2013 in formasi cpns |

LEMBANG-Bupati Bandung Barat, Abubakar mengingatkan pada semua bawahannya, menjelang  bulan suci Ramadan yang tinggal menyisakan satu minggu lagi, semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat agar tidak mengendurkan semangat kerjanya meskipun harus menahan lapar dan haus saat bekerja pada bulan puasa. “Menjalankan tugas dikala berpuasa merupakan ibadah, sehingga tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, khususnya bagi semua PNS yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” kata Abubakar saat ditemui di Lembang, kemarin. Abubakar mengatakan, pelayanan prima kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan dengan baik sesuai standar operasional procedural (SOP) yang telah dimiliki oleh masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya (tuposi) masing-masing. Ia juga mengingatkan pada para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersikap tegas terhadap para anak buahnya dengan memberian teguran bahkan saksi  sesuai dengan yang berlaku di setiap satuan kerjanya. Selain adanya tidakan tegas dari pimpinannya, Abubakar juga sangat berharap adanya pengawasan dari masyarakat luas mengenai kedisiplinan PNS pada saat bulan puasa nanti. Ia juga mengajak media massa untuk lebih tajam lagi dalam memantau sikap para bawahannya. Hal itu dilakukan agar para PNS itu  ditumbuhkan rasa malu dan tanggung jawab bagi para aparat disamping pengawasan rutin yang dilakukan di bawah kepemimpinannya. “Jika diperlukan, saya akan mengajak media massa  untuk mengekspos siapa saja atau dinas mana saja yang terlihat tidak serius bekerja pada saat menjalankan ibadah puasa nanti,” jelas Abubakar. Meski pun terus mengingatkan agar tidak mengendurkan semangat bekerja, Abubakar menegaskan bahwa pemerintah daerah  melalui dirinya tidak ingin  terlalu memforsir tenaga para bawahannya tersebut. Dapatkan paket lengkap soal-soal cpns 2013 beserta jawaban dan pembahasan hanya di soal cpns Agar tidak terlalu memforsir tenaga dan pikiran para bawahannya itu, ia akan  berkoordinasi dengan badan kepegawaian daerah (BKD) mengenai aturan jam kerja PNS pada saat menjalankan ibadah puasa. “Kita sesuaikan jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski mereka (PNS) harus tetap serius dan giat dalam bekerja namun saya juga tidak akan terlalu memforsir tenaganya. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan tidak akan mengganggu ibadah puasa para PNS ini,” pungkasnya....

Read More

Bupati Serang Temui Menteri PANRB Demi 568 Honorer K1

Posted by on Jun 17, 2013 in formasi cpns |

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, menerima kedatangan Bupati Serang A. Taufik Nuriman, yang mempertanyakan nasib 568 tenaga kerja honorer Kategori 1 (K1) di wilayah kerjanya. Dengan penuh simpati, Azwar Abubakar menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk bertindak seadil-adilnya dalam menangani  tenaga honorer kategori 1. Artinya, kalau menurut aturan mereka berhak, maka pemerintah akan mengangkatnya menjadi CPNS. Sebaliknya, kalau tidak memenuhi persyaratan tentunya juga harus ikhlas dan menrima kenyataan tidak diangkat menjadi CPNS. “Tenaga kerja honorer K1 Kabupaten Serang bisa diangkat semua kalau memenuhi syarat. Tapi sebaliknya, kalau tidak memenuhi syarat, tentunya tak bisa dipaksakan,” ungkap Azwar Abubakar Senin (10/06). Mantan kopasus ini  menghadap Menteri PANRB Azwar Abubakar memang untuk memperjuangkan semaksimal mungkin masalah internal kabupaten tersebut. “Saya tidak ingin setengah-setengah memperjuangkan anak buah,” ujarnya ketika diwawancara tim Humas Kementerian PANRB. Menurut Taufik Nuriman, perbedaan persepsi dapat menyebabkan 568 honorer K1 tersebut kemungkinan tidak terangkat. “Kalau Tuhan berkehendak dan K1 tersebut memenuhi syarat, pasti lolos seleksi,” ujarnya optimis. Bupati Serang menegaskan, pihaknya tidak memebrikan toleransi terhadap PNS yang tidak berkinerja dengan baik. “Saya tidak mau neko-neko, yang tidak bisa selaras dengan ketentuan reformasi birokrasi, saya pecat,” ujarnya yang beberapa tahun terakhir telah memberhentikan empat orang pegawainya. Bupati kelahiran 10 Februari 1953 tersebut menambahkan, daerahnya cukup tanggap dalam era reformasi birokrasi ini. Terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapatkan informasi terlengkap dan terupdate cpns 2013 hanya di www.soalcpns.com Kabupaten berpenduduk 1,5 juta ini telah memberikan layanan publik yang gratis. Seperti puskesmas, pembuatan kartu keluarga, pembuatan kartu tanda penduduk, serta pendidikan wajib sembilan tahun. Hal ini sudah berjalan sejak Taufik menjabat sebagai Wakil Bupati Serang. Taufik mengaku, investor juga banyak berdatangan di daerahnya. “Tipsnya, permudah investor yang mau berinvestasi, khususnya pada proses administrasinya. Tidak perlu neko-neko, layani mereka sesuai standar yang telah ditetapkan,”...

Read More