Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Diam-diam Rekrut Honorer Baru, jadi Ajang Pungli

Posted by on Apr 26, 2014 in formasi cpns |

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Malut  diam-diam merekrut  honorer baru di tahun ini. Langkah Satpol PP ini bertentangan dengan edaran Pemprov yang melarang penerimaan honorer baru. Sumber Malut Post (Grup JPNN) di internal Satpol PP mengungkapkan penerimaan honorer di Satpol PP  terjadi setiap tahun. Dia bahkan mengaku rekrutmen honorer baru menjadi lahan bisnis pejabat tertentu di internal Satpol PP dan BKD. “Karena setiap orang yang mau masuk jadi honorer harus bayar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun Malut Post menyebutkan ada sekitar 7 honorer baru di Satpol PP saat ini. Terkait adanya rekrutmen baru honorer ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen  yang dihubungi kemarin menegaskan, tidak ada lagi kebijakan penerimaan tenaga honorer di lingkup Pemprov. Dia menyatakan, Pemprov tidak akan memproses SK untuk honorer baru. “Karena itu, bagi SKPD yang menerima tenaga honorer baru harus bertanggung jawab sendiri untuk menggaji mereka,”tegas Madjid. Dia mengatakan jumlah honorer saat ini sudah di atas batas normal. “Karena itu pemerintah melakukan pembatasan. Jika tidak akan menjadi beban daerah,” ujar Madjid. Sementara terkait isu transaksi di balik rekrutmen Honorer K2, Madjid mengaku belum mendapat laporan. Namun dia menyatakan akan memanggil Kasatpol PP Yahya Hasan  untuk menanyakan masalah ini. “Sekarang ini SK tenaga honorer SK dari gubernur. Kalau ada SK baru honorer, pemerintah tidak akan proses,”...

Read More

Sudah Lulus CPNS Tapi SK Belum Jelas

Posted by on Apr 22, 2014 in formasi cpns |

Sudah hampir tiga bulan sejak diumumkan lolos, nasib ribuan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov DKI belum jelas. Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi penyebabnya. “Sudah hampir empat bulan ini nasib saya nggak jelas, nggak ada kerjaan, ngga ada pendapatan,” keluh seorang peserta CPNS yang enggan disebutkan namanya, Senin (21/4). Dia berharap agar Pemprov DKI segera memberi kepastian. “Mau ngelamar di tempat lain untuk sementara pun tidak mungkin karena khawatir sewaktu-waktu Pemprov DKI memanggil,” tuturnya. CPNS lain yang enggan disebutkan namanya bahkan mengaku mengikuti tes di dua tempat. Pertama di DKI dan kedua di Jawa Barat. Dia lulus di dua tempat tersebut. Untuk sementara waktu, ia mengaku akan bekerja sebagai tenaga media di Depok sesuai dengan keputusan dari Pemprov Jawa Barat. “Terpaksa saya jalani dulu yang di Pemprov Jawa Barat selama belum ada kepastian dari Pemprov DKI,” ungkapnya. Ia heran mengapa Pemprov DKI sangat lamban mengurus perihal rekrutmen PNS ini. Karena sejak dinyatakan lulus ujian, yang bersangkutan telah melengkapi seluruh data-data seperti yang diminta oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. “Jawa Barat yang seleksinya belakangan malah sudah lebih dulu mengeluarkan SK malah sudah menempatkan pegawainya,” katanya...

Read More

Ribuan Honorer tak Terima Gaji

Posted by on Mar 28, 2014 in formasi cpns |

Ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) alias honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, belum menerima honor selama tiga bulan. Keterlambatan pembayaran ini disebabkan adanya perubahan aturan. Selain itu, lambatnya pendataan yang dilakukan dinas-dinas terkait adanya tenaga kerja kontrak di instansi yang dipimpinnya. Kepala BKD Kota Bekasi, Momon Sulaiman membenarkan adanya keterlambatan biaya honor TKK. Penyebabnya karena ada perubahan aturan di dalam TKK. ”Sekarang sudah rampung untuk perubahan itu. Intinya sekarang aturan TKK mengacu ke Perwal 150a, tentang Surat Ketetapan Perpanjangan,” ucapnya. Momon mengakui, kali ini BKD posisinya hanya memberikan surat perintah kepada TKK yang bersangkutan. Tapi Walikota, kata Momon langsung menandatangani surat ketetapan masa perpanjangan TKK. ”Perubahan itu ada di Perwal 150a, tentang TKK,” jelasnya. Saat ini, jumlah TKK yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mencapai 4.550 orang. Sebelumnya, yang lolos CPNS dari honorer katagori II, mencapai 838 orang. Hanya saja, mereka yang lolos K II, kata Momon, masih menerima gaji TKK. “Karena mereka belum bekerja sebagai PNS, jadi sekarang cuma digaji TKK,” jelasnya. Untuk urusan honor, Momon mengaku, masing-masing TKK mendapatkan honor sebesar Rp 1.1 juta per orang. Dana honor itu diberikan melalui APBD. Tahun 2014 ini, diakui Momon, dana untuk gaji TKK sebesar Rp 67 miliar. ”Belum ada perubahan anggaran tahunan TKK,” ujarnya. Momon mengaku, pihak BKD sudah melakukan penandatanganan. Sehingga, untuk biaya honor TKK tinggal menunggu pencairan saja. “Tinggal pencairan saja dari bagian bendahara,” jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Andi Zabidi mengaku, tidak ada urusan dengan keterlambatan pencairan. Dewan selaku pemegang kebijakan APBD, sudah jauh-jauh hari mengeysahkan APBD 2014. “Kalau ada yang terlambat sudah tentu tanggung jawab eksekutif,” katanya. Menurut Andi, keterlambatan itu sebaiknya diberikan pengertian kepada seluruh TKK. Sehingga, tidak ada kesalahpahaman antara TKK dengan pemerintah daerah. “Harus diberitahukan alasannya, jangan hanya menunda-nunda saja,”...

Read More

BKD Mengaku Tidak Takut

Posted by on Mar 27, 2014 in formasi cpns |

Rupanya pemberkasan 44 honorer K2 Pemprov Kalteng juga masih belum dilengkapi untuk segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ada dugaan, proses usul pemberkasan lelet karena pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) takut menandatangani usulan pemberkasan. Pasalnya, jika ternyata ada honorer bodong, mereka bisa dikenai sanksi pidana. Kabar itu langsung dibantah Kepala Bidang Mutasi BKD Kalteng, Willy Djalla. Ditegaskan, belum kelarnya usul pemberkasan bukan karena takut. “BKD Provinsi Kalteng bukan takut, melainkan masih dalam proses pengumpulan data dari masing-masing orang yang terseleksi. Ini juga menyusul adanya surat pernyataan tanggung jawab dari Pejabat Eselon II dari masing-masing SKPD,” imbuh Willy, Rabu (26/3) siang. Disebutkannya, BKD sebelumnya menerima surat dari BKN Pusat terkait aturan pengusulan NIP. Dalam aturan tersebut, lanjutnya memang menyebutkan bahwa pengusulan NIP harus dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pejabat pemerintahan atau kepala daerah. Aturan dari BKN itu sebenarnya sama dengan tahun lalu, tapi bedanya surat pernyataan tanggung jawab tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan kepada pejabat...

Read More

Tes CPNS Belum Diumumkan, Peserta-Kepala BKD Bersitegang

Posted by on Mar 5, 2014 in formasi cpns |

Puluhan peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2013 kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat, Senin (3/3). Mereka menuntut pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengumumkan hasil tes CPNS yang dilaksanakan 4 November 2013 lalu. Kantor Gubernur di Jalan Siliwangi didatangi lebih awal, sekitar pukul 11.00 Wit. Massa membawa sejumlah pamflet yang mendesak supaya hasil test CPNS formasi umum diumumkan. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat Polres Manokwari dipimpin Kabag Ops Kompol Heru Hidayanto. Massa sempat bersitegang dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yustus Meidodga dan membuat suasana sempat diwarnai keributan. Massa tampak tak senang dengan pernyataan yang dikeluarkan Kepala BKD. Kontan saja, pernyataan ini dibalas dengan kalimat tak kalah kerasnya yang dilontarkan  massa. “Sebagai pejabat sudah menjadi tanggung jawab melayani masyarakat bukan mengeluarkan pernyataan kurang bagus,” ujar seorang pengunjuk rasa, Prokorus Wonggor. Massa juga meminta agar Kepala BKD dapat memfasilitasi pertemuan untuk mendengarkan tuntutan ini. Namun permintaan ini tak dibisa direalisasikan lantaran gubernur tidak berada di tempat, sedang dinas keluar...

Read More