Formasi CPNS

formasi cpns 2015 terbaru

Navigation Menu

Blog

More posts »
Jul31

Formasi CPNS : Pemerintah Tetapkan Tak Ada Penerimaan CPNS Guru dan Medis

Posted on Jul 31 by

JAKARTA – Masyarakat yang berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil harus bersabar. Pasalnya, pemerintah tahun ini tidak membuka formasi apapun untuk pelamar umum kecuali lulusan sekolah ikatan dinas. “Tidak ada itu penerimaan CPNS di luar sekolah ikatan dinas. Tahun ini masanya moratorium,” tegas‎ Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Apratur Bambang Dayanto Sumarsono‎ yang ditemui JPNN di kantornya, Kamis (30/7). Padahal, tenaga pendidik dan kesehatan sebenarnya masih dibutuhkan di daerah. Namun, Bambang memastikan pemerintah tak bisa mengalokasikannya tahun ini. Pemerintah daerah yang membutuhkan dipersilakan mengajukan kebutuhan pegawainya sekarang. Tahun depan pendaftaran cpns akan dilakukan setelah masing-masing instansi mengusulkan ke pemerintah pusat. Informasi terkait dengan pendaftaran cpns ini bisa anda akses di website www.pendaftarancpns.com “Formasi guru dan tenaga medis itu tidak ada tahun ini. Jadi jangan percaya dengan informasi guru dan tenaga media dibuka lowongan,” ucap Bambang. Bambang mengakui, pemerintah sebelumnya sudah berkeinginan memberikan formasi untuk tenaga pelayanan dasar seperti guru, tenaga medis, dan fungsional tertentu. Namun, hal itu ditiadakan karena anggarannya tidak ada. (esy/jpnn) Persiapan untuk menghadapi seleksi cpns tahun depan dapat anda lakukan dengan berlatih soal-soalnya...

Jul31

Formasi CPNS : 7 Sekolah Ini Dapat Jatah Formasi CPNS 2015

Posted on Jul 31 by

Perkembangan berita terkini mengenai penerimaan dan pendaftaran cpns bisa anda ikuti di website pendaftarancpns.com JAKARTA- Tujuh sekolah ikatan dinas mendapatkan jatah formasi CPNS 2015. Mereka ialah Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM). Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri).‎ Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Apratur Bambang Dayanto Sumarsono‎ menyatakan, kebijakan diambil karena ketujuh sekolah itu merupakan ikatan dinas. “Sekolah-sekolah yang didirikan kementerian/lembaga ada banyak. Tapi yang sekolah ikatan dinas itu hanya tujuh,” kata Bambang kepada JPNN di Jakarta, Kamis (30/7). ‎”Di luar tujuh sekolah ini, tidak ada formasi yang diberikan karena hanya sekolah ini yang anggarannya sudah ada,” tandas Bambang. (esy/jpnn) Untuk menghadapi seleksi CPNS, persiapannya bisa dilakukan dengan mempelajari soal-soal CPNS dan CAT CPNS di...

Jul30

Formasi CPNS : 272 Anggota dan PNS Polda Sumut Dimutasi

Posted on Jul 30 by

Perkembangan berita terkini mengenai penerimaan dan pendaftaran cpns bisa anda ikuti di website pendaftarancpns.com TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara kembali lakukan mutasi kepada ratusan anggota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polda Sumut. Secara keseluruhan ada sebanyak 272 anggota dari tingkat Perwira Menengah (Pamen), Perwira Pertama (Pama), Brigadir dan PNS di lingkungan Polda Sumut. Mutasi yang tertuang dalam surat telegram rahasia nomor ST 84 846/VII/2015. 28 Juli 2015. Ratusan anggota tersebut dimutasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan karier. Selain itu juga guna meningkatkan kinerja Polri dan penyesuaian penempatan yang lebih baik. “Penyegaran atau mutasi kembali harus dilakukan ini adalah hal biasa guna penyegaran dan peningkatan karier,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf, Rabu (29/7/2015). Diantara ratusan anggota Polda Sumut, Perwira Menengah yang dimutasi sekitar 74 orang, di antaranya AKBP Fredo Situmorang yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut. “Kini Kasubdit I/Indag menduduki jabatan baru sebagai Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, M.P Nainggolan Diketahui belum lama menangkap 31 WNI kasus Cyber Crime, AKBP Ikhwan yang sebelumnya menjabat sebagai...

Jul30

Formasi CPNS 2015 : Pilkada Berdampak Pada Penyelesaian CPNS K2

Posted on Jul 30 by

Bagi anda yang ingin mengetahui informasi pendaftaran cpns selengkapnya dapat mengakses di website pendaftarancpns.com JAKARTA–Pilkada di 269 daerah sudah di depan mata, banyak honorer kategori dua (K2) yang merasa nasibnya terancam. Mereka khawatir, pergantian kada akan mempengaruhi proses penyelesaian K2. “Belum ada pergantian kada saja, masih banyak daerah yang belum melaksanakan proses verifikasi dan validasi (verval). Apalagi kalau sudah pilkada, makin tidak pasti nasib honorer K2,” kata Wardi, korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Cirebon kepada JPNN, Rabu (29/7). Dia menyebutkan, pergantian kada dampaknya sangat besar. Sebab, kada yang baru bisa saja menolak melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya. “Kuncinya kan ada di kepala daerah. Kalau kadanya menolak melakukan verval, honorer K2 hanya bisa gigit jari,” ucapnya. Senada itu Korwil FHK2I Jawa Timur Riyanto Agung Subekti alias Itong mengungkapkan, pelaksanaan pilkada berpengaruh besar terhadap nasib honorer K2. Itu sebabnya,  mereka berharap pemerintah segera menerbitkan payung hukum penyelesaian K2. “Kami berharap sebelum pilkada dilaksanakan sudah ada payung hukum untuk mengangkat kami. Paling tidak dimulai tahun ini, agar kada yang baru bisa melanjutkan kebijakan sebelumnya,” tandasnya. (esy/jpnn) Persaingan untuk memperebutkan kursi CPNS sangat...

Jul29

Formasi CPNS : Banyak Instansi Belum Serahkan Hasil Analisis Dan Rencana Kuota CPNS

Posted on Jul 29 by

Bagi anda yang ingin mengetahui informasi pendaftaran cpns selengkapnya dapat mengakses di website pendaftarancpns.com Pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015.  Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya  dalam analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dengan benar, serta perencanaan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bernomor B/2163/M.PAN/06/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015. Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menylesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. “Penundaan ini dilakukan seluruh instansi pemerintah mematuhi ketentuan aturan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Herman Suryatman, Selasa (28/7/2015). Selain itu, saat ini pemerintah tengah merampungkan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU tentang ASN,  dan karena alasan efisiensi anggaran. Dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS membutuhkan dana yang tidak sedikit,  untuk anggaran penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke sistem...

Jul29

Formasi CPNS : Kemendikbud Keberatan tak Ada Tes CPNS 2015

Posted on Jul 29 by

JAKARTA – Kebijakan penundaan rekrutmen CPNS 2015 yang dikeluarkan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mendapat respon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Formasi CPNS 2015 : Kemendikbud Keberatan tak Ada Tes CPNS 2015 Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan itu merasa keberatan jika tahun ini tidak ada tes CPNS sama sekali. Sebab menurut mereka, keberadaan guru PNS baru masih dibutuhkan untuk mengisi yang pansiun. Kemendikbud akan menyurati Kementerian PAN-RB meminta tes CPNS tetap dibuka untuk formasi guru. Bagi anda yang ingin mengetahui informasi pendaftaran cpns selengkapnya dapat mengakses di website pendaftarancpns.com Data di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud menunjukkan, hampir di seluruh provinsi kondisinya kekurangan guru PNS. Dalam data angka kebutuhan guru ideal (AKG) 2015, kebutuhan guru PNS mencapai 492765 orang. Kebutuhan paling tinggi ada di Jawa Barat dengan jumlah 99.176 orang. Kemudian disusul dengan Jawa Tengah (54.431 orang) dan Jawa Timur (52.837 orang). Di beberapa tempat, kebutuhan guru itu bisa saja ditutup dengan guru tidak tetap (GTT). Tetapi khusus di sekolah negeri, tidak boleh semua guru diisi oleh guru tidak tetap atau guru non-PNS. “Harus ada guru PNS-nya. Bagaimana kalau...