Monthly Archives: April 2013

Honorer jadi CPNS Diuji Publik

Padangbaru, Padek—Ba­dan Kepegawaian Daerah (BK­D) Padang mengklaim pe­nga­ngkatan 14 honorer kategori 1 (K-1) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemko tidak ada praktik jual beli. Pasalnya, sebelum SK ini dise­rahkan 17 Maret lalu, CPNS itu telah dilakukan uji publik bahkan nama-nama mereka ini diumumkan di sejumlah media massa.
“Untuk di Padang tidak ada hal semacam itu. PNS-nya saling kenal dan mudah untuk dilaporkan kalau ada per­mai­nan data atau lainnya,” kata Kepala BKD Padang, Asnel, ke­marin (5/4).
Asnel mengatakan uji pub­lik K-1 dilakukan lebih dari dua minggu. “Kalau ada laporan terkait kinerja pegawai honorer yang tidak sesuai ke­tentuan, bisa saja tidak dia­ju­kan ke Kementerian Pen­da­ya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB),” ujarnya.
Usai honorer K-1, sebut Asnel, BKD Padang tengah melakukan uji publik pada 1.008  honorer K-2. Diren­ca­nakan pengangkatan K-2 jadi CPNS masuk dalam anggaran 2013 ini. Bahkan direncanakan ujian K-2 ini dilakukan di Me­dan antara Juli hingga Oktober. “Karena peserta uji­an­nya banyak, kami tengah mengupayakan memindahkan ujiannya ke Padang,” tuturnya.
Sama halnya dengan K-1, honorer K-2 juga dilakukan uji publik agar PNS dan mas­ya­rakat bisa saling kontrol. “Kita ju­ga umumkan di media mas­sa, jadi semua orang me­nge­tahui siapa saja yang terdata. Kalau ada masyarakat yang me­ngetahui atau melihat ke­cu­rangan pada data tersebut, bisa langsung melapor ke BKD. Kita akan verifikasi kembali apakah data tersebut benar atau tidak,” ungkapnya.
Berapa kuota yang akan diterima, sebut Asnel, belum bisa dipastikan. Hal ini terkait jumlah PNS di Padang hingga kini 13.617 orang. “Diban­di­ngkan dengan kebutuhan, jumlah itu masih banyak dan ada sejumlah SKPD berlebih,” ujarnya.
Sekadar diketahui, honorer kategori I (K-1), yakni yang diangkat sebelum 1 Januari 2005 dan mendapat honor da­ri APBN/APBD. Sementara ho­norer kategori 2 (K-2), yakni mendapat honor tidak ber­sum­ber dari APBN dan APBD.

Contoh Soal CPNS Pancasila

1.    Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang terikat oleh …
A.    pemerintah tertentu dan kedaulatan tertentu
B.    wilayah tertentu dan kedaulatan tertentu
C.    pemerintah tertentu dan hukum tertenetu
D.    wilayah tertetu dan huku tertentu
E.    wilayah tertentu dan pemerintahan tertentu

2.    Tujuan Negara dalam bidang ekonomi adalah ….
A.    mencukupi segala lebutuhan rakyat
B.    memajukan kesejahteraan umum
C.    menekan harga kebutuhan pokok
D.    memberantas kemiskinan di daerah tertinggal
E.    memberantas buta aksara

Jawaban:
1.    E. wilayah tertentu dan pemerintahan tertentu
2.    B. memajukan kesejahteraan umum

Pemprov Evaluasi Formasi CPNS 2013

PANGKALPINANG-Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 semakin di depan mata. Setelah dikabarkan akan dilaksanakan pada bulan September mendatang, saat ini Pemerintah Provinsi Bangka-Belitung (Pemprov Babel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan sedang memproses persiapan evaluasi formasi dari penerimaan tahun 2013 yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Dapatkan paket lengkap soal cpns 2013 beserta jawaban dan pembahasan.hanya di sini.

Kepala BKD Babel, Sofian AP menjelaskan, persiapan evaluasi terhadap formasi yang telah diusulkan pada penerimaan CPNS bulan Juni tahun lalu untuk tahun ini akan dievaluasi ulang. Hal ini katanya dilakukan agar kebutuhan dari formasi khususnya Pemprov Babel itu nantinya tidak sama dengan rekrutmen CPNS tahun lalu. Tidak hanya provinsi, kabupaten/kota juga melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Kementeri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).  “Berdasarkan jadwal, pengrekrutan CPNS kemungkinan akan dilaksanakan pada September mendatang. Jadi saat ini, kita diberi kesempatan Kemenpan untuk melakukan evaluasi terhadap formasi yang telah pernah diusulkan tahun lalu, bersama dengan kabupaten/kota agar semua formasi yang diajukan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya ketika dihampiri wartawan, Kamis kemarin (11/4).

Dan sesuai dengan kebutuhan, Ia mengungkapkan, jika tahun lalu sesuai formasi dibuka sebanyak 90 orang di bidang kesehatan, pada tahun ini Pemprov Babel memprioritaskan untuk mendapat kuota lebih di rekrutmen CPNS bidang kesehatan untuk menutupi kebutuhan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Soekarno. Setidaknya sekitar 500 orang di tenaga kesehatan dari seluruh kebutuhan PNS di Pemprov Babel sekitar 900 orang diusulkan dalam hal pemenuhan jumlah ideal. “Keinginan kita agar pelayanan dasar kesehatan ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Memang untuk petugas kesehatan itu sangat kita butuhkan, dan ada prioritas di Babel dalam hal pemenuhan kuota PNS di RSUP. Mudah-mudahan Kemenpan dapat mengakomodir hal itu, karena yang kita usulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, terserah yang di pusat menyetujuinya berapa,” kata Sofian.

Contoh Soal CPNS Agama Islam

1.    Dalam agama islam, rasa persatuan harus berpijak pada rasa setia kawan yang disebut ….
A.    musyawarah
B.    ukhuwah
C.    muamalah
D.    baldatun tayyibah
E.    tasamuh

2.    Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ….
A.    bersaudara antara satu dan yang lainnya
B.    kakak beradik antar satu dan lainnya
C.    sekerumunan antara satu dan lainnya
D.    bersahabat sangat erat
E.    anak saudara

Jawaban:
1.    B. ukhuwah
2.    A. bersaudara antara satu dan yang lainnya

Nasib 551 Honorer Menggantung

KOTABUMI – Nasib pegawai honorer yang digaji melalui APBD Lampung Utara terkatung-katung. Para honorer yang jumlahnya mencapai 551 orang ini tidak masuk dalam kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2). ’’Mereka diangkat menjadi honorer rata-rata di atas Januari 2005 dan digaji melalui APBD,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampura Ilham Alawi, B.Sc. kemarin (14/3).

Dia mengatakan, karena digaji melalui APBD, para honorer ini tidak termasuk dalam K2. Itu karena honorer K2 tidak digaji dari APBD, namun dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tempat mereka bekerja.

’’Honorer K1 mereka tidak termasuk, honorer K2 juga bukan,” jelas Ilham seraya mengatakan, para honorer ini belum jelas statusnya.

Ia pun mengaku sudah menyampaikan laporan ke BKN terkait keberadaan para honorer tersebut dan sampai kini belum ada tindak lanjut dari laporan itu. ’’Belum jelasnya mereka ini karena belum ada aturan yang memperjelas keberadaan mereka,” katanya.

Terkait peluang diangkat menjadi CPNSD, sambung Ilham, belum ada petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. ’’Jika ada perekrutan dari jalur umum, mereka bisa masuk. Itu pun honorer yang berijazah sarjana. Karena jika ada pendaftaran, yang diprioritaskan bagi mereka yang berijazah sarjana,” ungkapnya.

Bahkan dari data yang berhasil dihimpun, para honorer digaji hanya Rp250 ribu per bulannya bersumber dari APBD Lampura. Jika dikalkulasikan untuk menggaji 551 honorer, dalam setahun Pemkab Lampura harus mengeluarkan anggaran cukup fantastis, mencapai Rp1,653 miliar, dan ini berlangsung sejak tahun diangkat menjadi tenaga honorer.

Jual-Beli Kursi K1 Layak Dipidanakan

KOTABUMI – Uji publik honorer kategori dua (K2) yang dimulai sejak Selasa (26/3) hingga 16 April 2013 mulai menuai komplain. Di Lampung Utara, warga melaporkan muncul data honorer K2 yang digaji melalui APBD dan APBN.

’’Seperti keberadaan tenaga medis bidan PTT (pegawai tidak tetap) yang dibiayai melalui APBN. Begitu juga dengan keberadaan honorer K2 yang berasal dari guru, karena SK honorernya belum tentu sesuai dengan waktu dia masuk,’’ kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Supremasi Hukum Indonesia M. Rozi Ardiansyah, S.H.I. kemarin.

Menurut Rozi, tidak ada yang tahu kapan seorang honorer mendaftar menjadi guru di suatu sekolah.  ’’Bisa saja, mereka bikin SK mundur. Sebab, SK-nya diterbitkan oleh kepala sekolah dan tidak diketahui oleh dinas. Jadi berbagai kemungkinan ini bisa saja terjadi dan sulit mendeteksinya,’’ ungkapnya.

Rozi menambahkan, jika memang data honorer K2 itu diverifikasi, sudah diketahui yang mana honorer yang masuk K2 atau tidak.  ’’Kalau masih terjadi komplain, berarti ada data siluman atau verifikasi data honorer K2 yang tidak secara serius dilakukan,’’ ujar Rozi.

Sementara sumber di BKD Lampura mengakui jika ada beberapa tenaga kesehatan pada Selasa (2/4) siang datang ke ruangan Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai. Mereka mengadukan jika ada beberapa tenaga kesehatan yang terindikasi dibayar melalui APBD dan APBN.  ’’Benar, kemarin (Selasa, 2/4, Red) ada beberapa bidan datang ke sini dan mengadukan masalah ini,’’ katanya.

Sedangkan Kepala BKD Lampura Hi. Asmidi Ismail menegaskan, kini sedang dilakukan uji publik dan diharapkan bagi masyarakat agar menilai kelayakan para honorer K2 yang sudah diumumkan. ’’Kalau memang ada indikasi kejanggalan dan ada permasalahan, silakan dilaporkan. Bisa melalui BKD Lampura atau langsung ke BKN,’’ ungkapnya.

Asmidi menambahkan, sebanyak 1.754 honorer K2 yang lolos dalam seleksi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah diumumkan melalui web www.lampungutara.go.id.

Buka Posko Pengaduan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menindak tegas oknum-oknum penyelenggara negara yang kedapatan memperjualbelikan kursi honorer K1 yang akan diangkat menjadi CPNS.

Bahkan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mendorong supaya pelakunya dipidanakan.  ’’Dipidanakan saja kalau ada penyelenggara negara yang kedapatan jual-beli kursi honorer K1 ini!’’ kata Febri kemarin.

Dalam hal pengawasan rekrutmen CPNS, Febri mengaku antara ICW dengan Kemenpan RB sudah ada kerja sama. Karena itu, dia mendesak agar temuan-temuan Kemenpan RB dan BPKP terkait honorer K1 yang tidak layak maupun bermasalah agar didiskualifikasi.

’’Kita minta didiskualifikasi data-data honorer K1 yang tidak sesuai aturan. Jangan diloloskan. Kalau perlu, pelaku ditindak. Bagi penyelenggara yang terlibat, laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)!’’ tegas Febri.

Sebelumnya, Kemenpan RB menemukan transaksi kotor jual-beli kursi dalam penetapan honorer K1. Untuk membendungnya, mereka menggulirkan audit tujuan tertentu (ATT) yang dijalankan bersama tim dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Dari informasi yang dikumpulkan Kemenpan RB dan BPKP, banderol jual-beli kursi honorer K1 mencapai Rp20 juta lebih per orang. Dengan nilai yang rendah itu, akhirnya jumlah honorer K1 membeludak sampai 70 ribuan orang.

Febri juga mengaku tidak terlalu kaget dengan temuan Kemenpan RB terkait jual-beli kursi CPNS honorer K1.

Febri mengatakan, ICW sudah ada kerja sama dengan Kemenpan RB dalam hal pengawasan rekrutmen CPNS. Bahkan, ICW juga sudah membuka posko pengaduan jika ada masyarakat yang mengeluhkan rekrutmen CPNS maupun pengangkatan honorer ke CPNS.

’’Kita sudah kerja sama dengan Kemenpan RB. Sudah buka posko pengaduan rekrutmen CPNS. Nah, terkait honorer K1, kalau ada pengaduan, kita tindak lanjuti, baik yang di pusat maupun daerah,’’ kata Febri.

Dia menjelaskan, khusus dalam pengawasan penerimaan CPNS, ICW juga memiliki data pengaduan walau jumlahnya tidak banyak. Dari laporan yang masuk itu, ICW melihat bahwa penerimaan CPNS sudah terjadi jual-beli sejak dari pusat.
’’Karena sejak menetapkan kuota sudah dijual dari pusat. Daerah mau kuota berapa itu sudah diperjualbelikan. Mau tidak mau, daerah juga memperjualbelikan. Memang begitu praktiknya,’’ ungkap Febri yang menilai tidak aneh jika jual-beli kursi juga terjadi pada honorer K1 yang akan diangkat jadi CPNS.

Contoh Soal CPNS Sejarah

1.    Pengibar bendera merah putih saat pembentukan BPUPKI adalah …
A.    Latif Hendraningrat
B.    A.G. Pringgodigdo
C.    Toyohito Masuda
D.    Ichibangase
E.    Chain

2.    Pertemuan golongan muda pada tanggal 15 Juni 1945, menghasilkan pembentukan ….
A.    PPKI
B.    Partai Nasional Indonesia
C.    BPUPKI
D.    Gerakan Angkatan Bersenjata RI
E.    KNIP

Jawaban:
1.    A. Latif Hendraningrat
2.    D. Gerakan Angkatan Bersenjata RI

Pengangkatan Honorer Disetop

JAKARTA – Pemerintah memastikan pengangkatan pegawai honorer beres tahun ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini sudah meloloskan 50.264 tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS. Tenaga honorer yang diloloskan menjadi CPNS itu tersebar di 33 instansi pusat sebanyak 17.073 orang dan 423 instansi daerah atau pemda 33.191 orang.

’’Pengangkatan honorer menjadi CPNS itu hanya dapat dilakukan tahun ini. Untuk 2014 belum ada keputusan lebih lanjut,” tutur Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Naftalina Sipayung kemarin.

Sejauh ini, pekerjaan Kemenpan-RB terkonsentrasi penuh untuk urusan pengangkatan tenaga honorer. Sedangkan evaluasi terhadap program reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Karena itu, Kemenpan-RB meminta seluruh instansi pusat atau daerah tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer lagi. Sebab jika upaya itu terus dilakukan, tenaga honorer kembali minta diangkat menjadi CPNS.

Asdep Perencanaan Pegawai Nurhayati menambahkan, saat ini Kemenpan-RB masih memiliki tugas menuntaskan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2). Saat ini jumlah honorer K2 mencapai 600 ribu orang. ’’Tetapi, jumlah itu bukan angka pasti,” katanya. Jumlah tersebut terus bergerak menunggu hasil uji publik dan luncuran dari tenaga honorer K1.
Nurhayati mengatakan, maksimal tenaga honorer K2 yang bisa diangkat menjadi CPNS hanya 30 persen. Sistem pengangkatannya melalui ujian tertulis layaknya pelamar CPNS umum. Berbeda dengan tenaga honorer K1 yang diangkat langsung atau tanpa tes menjadi CPNS.

Contoh Soal CPNS Bahasa Indonesia

1.    Kalimat yang berkonotasi baik adalah …
A.    Tiga Pahlawan Revolusi telah gugur tiga bulan yang lalu.
B.    Bapak Ihsan, Ketua RT Kampung Duren Sawit sakitkeras tiga bulan lalu.
C.    Yusan, sopir tetangga sebelah, mati tertabrak mobil tiga bulan yang lalu.
D.    Perampok itu mampus setelah menjarah barang-barang di toko.
E.    Korban kecelakaan kereta api di Lempuyangan itu tewas seketika.

2.    Komponen dalam surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut kecuali ….
A.    tempat dan tanggal surat
B.    hal atau perihal
C.    lampiran
D.    salam pembuka
E.    tembusan surat

Jawaban:
1.    A. Tiga Pahlawan Revolusi telah gugur tiga bulan yang lalu.
2.    E. tembusan surat

18 CPNS BKKBN Jateng Diambil Sumpah

Sebanyak 18 orang CPNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng hasil perekrutan 2010 diambil sumpah, Selasa (24/4).

Sekretaris Utama BKKBN, Soebagyo mengatakan, reformasi birokrasi menuntut komitmen seluruh PNS untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Menurutnya, program kependudukan dan keluarga di Jateng yang kian berkembang perlu disikapi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditargetkan.

Untuk itu, pembinaan pegawai mutlak dilaksanakan secara berkesinambungan. “Melalui pembinaan pegawai ini diharapkan PNS di lingkungan BKKBN Jateng bisa meningkat komitmennya dalam meningkatkan produktivitas kerja, menanamkan budaya kerja organisasi dan sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik antar pegawai di lingkungan kerja,” ujarnya.

Pembinaan tersebut dilaksanakan terhadap 139 PNS BKKBN, terdiri atas 10 orang PNS dari Balai Diklat KKB Pati, 16 orang PNS dari Balai Diklat KKB Ambarawa dan 14 orang PNS dari Balai Diklat KKB Banyumas.

Terpisah, Ketua Koalisi Kependudukan, Saratri Wilonoyudho, menyayangkan kecenderungan Pemerintah Daerah yang terkesan menganaktirikan program KB. Sejak otonomi, mereka seakan melupakan keberhasilan KB. “Pemerintah daerah cenderung meletakkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Padahal jika program KB gagal, bagaimana bisa pembangunan ekonomi akan berhasil,” ungkapnya.

Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat tidak lagi dikejar-kejar, namun dengan sendirinya mereka sadar bahwa KB itu merupakan kebutuhan dasar.